Diberhentikan dari Ketua DPR, Akom Belum Pernah Diperiksa MKD

Metrobatam, Jakarta – Ade Komarudin diberhentikan oleh MKD dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Padahal MKD belum mendengarkan keterangan dari pria yang biasa disapa Akom itu sebagai pihak terlapor.

Akom diadukan dalam dua kasus, yakni pertama terkait soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait inisiatifnya sebagai Ketua DPR memindahkan mitra Komisi VI ke Komisi XI. Ini dalam hal pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN.

Read More

Laporan kedua adalah yang diajukan oleh anggota-anggota Badan Legislasi (Baleg). Ini terkait RUU Pertembakauan di mana Akom dianggap menunda sidang paripurna untuk pengesahan UU tersebut padahal sudah melalui tahap harmonisasi.

“Pembahasan PMN itu sudah setelah melalui proses persidangan mendengarkan keterangan dari pihak pengadu dan juga dari pihak kementerian BUMN, Menkeu Ibu Sri Mulyani dan saksi-saksi dari pihak kesekjenan,” ungkap Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding.

Hal tersebut disampaikannya dalam jumpa pers usai sidang pleno MKD di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11). Pada kasus pertama, kata Sudding, Akom mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.

“Dalam kaitan pengaduan yang disampaikan oleh Baleg, setelah mendengar dari suatu proses persidangan yang cukup panjang, keterangan saksi-saksi,” ujarnya.

“Majelis tadi sudah mengambil keputusan karena dalam perkara 62 telah diberikan sanksi ringan maka perkara 66 dengan sanksi sedang, akumulasi dari pemberian sanksi ini,” imbuh Sudding.

Akom dianggap telah melanggar Peraturan DPR RI Pasal 21 Huruf B tentang Kode Etik. Sebenarnya ada tiga sanksi yang bisa diterapkan yakni pertama pemindahan jabatan alat kelengkapan dewan (AKD), pemberhentian dari statusnya sebagai anggota DPR, dan ketiga pemberhentian jabatan dari AKD.

“(Alasannya diberhentikan dari jabatan AKD) karena posisinya sebagai Ketua DPR. Dalam posisi Pak Akom sebagai Ketua DPR, sebagai di AKD. Langsung diberhentikan sesuai sanksi yang diatur dalam pasal 21 kode etik huruf b,” terang dia.

“Dan juga sejalan dengan merespon surat fraksi partai Golkar tentang pemberhentian yang bersangkutan, pihak teradu, surat tanggal 29 November yaitu memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPR,” lanjut Sudding.

Jalani Perawatan
Meski saksi-saksi lain sudah dipanggil, Akom sendiri belum diperiksa MKD. Akom telah melayangkan surat tidak bisa hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini karena tengah ke luar negeri untuk menjalani perawatan di rumah sakit.

“Dalam hukum acara kita sudah layangkan panggilan ke yang bersangkutan, 2 kali. Terakhir tadi ada surat yang bersangkutan tidak hadir. Sesuai hukum acara kita, ketika teradu dia dipanggil secara layak maka MKD bisa ambil keputusan secara inabsensia,” tuturnya.

Menurut Sudding, dua kali teradu tidak hadir dalam pemanggilan maka itu sudah cukup bagi MKD mengambil keputusan. MKD pun disebutnya juga telah memeriksa pihak Kementerian BUMN sebagai saksi terkait kasus pertama.

“Ada 2 deputi yang hadir dan 9 dirut BUMN hadir di MKD, semua pihak sudah dipanggil. Proses sudah panjng. Dalam rapat pleno permusyawaratan hakim tadi disimpulkan, sudah dianggap cukup untuk ambil keputusan sesuai yang dirumuskan,” urai Sudding.

Pertimbangan lain dari MKD mengapa keputusan cepat diambil adalah karena dalam surat pemberitahuan izin tidak hadir pemeriksaan, Akom tidak memberi kejelasan kapan bisa memenuhi panggilan. Sementara MKD dikejar waktu untuk menyelesaikan semua kasus yang ada sebelum masa sidang DPR berakhir pertengahan bulan Desember.

“Karena yang bersangkutan minta penundaan tapi tidak ada kepastian kapan bisa hadiri sidang di MKD. Biasanya diminta dijadwalkan ulang. Tapi dalam surat tersebut tidak ada kejelasan kapan dijadwalkan ulang,” kata politisi Hanura itu.

“Sehingga dianggap tidak ada kepastian karena agenda MKD masih banyak. MKD masih ada 6-7 kasus dan akan diputuskan dalam masa sidang ini,” tandas Sudding.

Pergantian Akom sebagai Ketua DPR rencananya akan dibahas dalam Sidang Paripurna sore nanti. Namun sebelum secara sah digantikan oleh Setya Novanto, Akom sudah diberhentikan terlebih dahulu oleh MKD.(mb/detik)

Related posts