DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Penyebar Informasi Hoax

Metrobatam, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat atau bohong (hoax). Bambang mengkhawatirkan banyaknya informasi-informasi sesat itu bisa mengarah pada upaya merusak stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan merusak kondusifitas.

“Hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran yang ditebar hingga pekan kedua November 2016 merupakan upaya pihak tertentu mengeskalasi ketidakpastian dan merusak kondusifitas,” kata Bambang, Senin (21/11).

Read More

Menurut Bambang, masyarakat mungkin bisa memilah-milah informasi, serta menyimpukan sendiri mana informasi yang benar dan mana info yang menyesatkan pascademo 4 November 2016.

Namun, informasi-informasi hoax bisa muncul lagi ketika suasana sedang kondusif. Malah, lanjut Bambang, dalam situasi yang kondusif, publik bisa dengan mudah terperangkap oleh informasi sesat.

Agar kasus serupa tak berulang di kemudian hari, politikus Partai Golkar itu meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi yang keras kepada para pelaku yang menebarkan hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran.

“Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Tapi memang sejak Basuki Purnama Tjahaja atau Ahok dituding melakukan penistaan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara sontak ganjang-ganjing. Masing-masing pihak merasa benar dan unjuk kekuatan,” kata Bambang.

Tak hanya yang menyebut dirinya kontra Ahok, berita-berita seperti itu kadang juga dimunculkan masyarakat yang menyebut dirinya pro Ahok.

“Semua hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan perspesi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi juga upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan,” pungkas Bambang.(mb/okezone)

Related posts