Habib Rizieq: Tak Boleh Ada yang Larang Demo, Presiden Sekalipun

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah dan MUI meminta tidak ada lagi aksi demo pasca 4 November. Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq malah menyatakan tak ada pihak yang boleh melarang aksi demo.

“Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi UU nomor 9 tahun 1998, siappaun orang di Indoenesia tidak boleh melarang atau menghadang unjuk rasa yang dijamin UU, Presiden sekalipun,” ujar Rizieq.

Read More

Hal itu disampaikan Rizieq di kantor Bareskrim sementara di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Jakpus, Rabu (23/11). Rizieq baru saja diperiksa sebagai ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki T Purnama.

“Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 9, barang siapa menghalangi atau menghadang unjuk rasa damai dengan kekerasan, yang dilindungi UU itu dipidana 1 tahun penjara,” ujar Rizieq.

“Jadi sekali lagi, aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang,” sambungnya.

Menurutnya, tujuan demo 212 tetap sama: meminta agar Basuki T Purnama ditahan. “Tujuannya tetap sama, tahan Ahok. Aksi bela Islam I tujuannya tahan ahok, aksi bela islam kedua tujuannya tahan ahok, aksi bela Islam 3 tujuannya tahan ahok,” ujar Rizieq.

Dikatakan Rizieq, Ahok harus ditahan. Menurutnya aksi 2 Desember juga merupakan aksi konstitusional. “Kenapa? karena Ahok menistakan agama. Jadi aksi 212 konstitusional. Dengan tujuan penegakan hukum, jadi kita minta semua pihak seluruh pihak dari mulai bapak Presiden dan jajarannya untuk menghargai konstitusi,” kata Rizieq.

Demo 212 Sudah Tak Kontekstual
Badan Intelijen Negara (BIN) menilai Aksi Bela Islam Jilid III pada 2 Desember 2016 sudah melenceng dari tujuan semula. Aksi tersebut sudah tidak lagi mengawal kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

“Di lihat saja dari pernyataan-pernyataannya. Kontekstual enggak dengan persoalan awal? Kan tidak. Sampai ada isu menjatuhkan pemerintah. Sebaiknya fokus kalau penistaan agama ya penistaan agama saja,” kata Deputi 6 BIN Bidang Komunikasi, Sundawan Salya, usai mengisi diskusi ‘Peran Masjid dalam Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme’ di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, Rabu (23/12).

Namun, Sundawan enggan menjelaskan secara detail kelompok-kelompok yang telah menggeser isu untuk dibawa pada aksi yang menamakan diri Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI tersebut. Yang jelas, kata Sundawan, BIN meminta masyarakat untuk mewaspadai Aksi Bela Islam Jilid III itu.

“Masyarakat harus lebih memahami, tidak boleh terprovokasi. Saya tidak menunjuk kelompok. Masyarakat di Jawa harus bersatu. Kalau ada persoalan bisa diselesaikan dengan dialog kenapa mesti dengan seperti itu. Persoalan Ahok itu masalah hukum, masyarakat tidak terprovokasi dengan ramai-ramai datang ke Jakarta,” tegasnya.

Menurut Sundawan, tuduhan penistaan agama yang dilakukan Ahok sedang diproses secara hukum, sehingga masyarakat sudah tak perlu lagi turun ke jalan pada 2 Desember 2016.

“Penistaan agamanya sedang diproses hukum. Sudah ditersangkakan, kita tunggu. Polisi pasti profesional. Dan, kita punya punya komitmen selesaikan, jadi jangan melebar ke mana-mana,” tandasnya.(detik/okezone)

Related posts