Kapolri Sebut Ada Upaya Makar, Ini Instruksi Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri dan TNI waspada terhadap gerakan-gerakan di Indonesia yang mengarah pada makar atau upaya penggulingan terhadap pemerintahan yang sah.

“Itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11) siang.

Read More

Namun, Jokowi mengingatkan agar perlakuan TNI dan Polri kepada gerakan-gerakan yang mengarah kepada praktik makar tersebut tidak juga boleh sewenang-wenang. “Semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Sudah. Dari saya itu,” ujar Jokowi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November2016. Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada “penyusup” di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta. “Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar,” ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin.

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

“Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR,” kata Tito.

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.

“Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar,” kata Tito.

Demokrat Minta Polri Bertindak
Di tempat terpisah Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Polri segera menindak pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Tindakan tegas sebaiknya segera diambil, tidak hanya sekadar wacana.

“Kalau berwacana dan dalam wacananya tidak dapat membuktikan apa yang disangkakan, ini akan memberikan efek yang sangat buruk terhadap kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Polri, lanjut dia, sebagai aparat keamanan bertugas menjamin rasa aman bagi masyarakat. Begitu pula dalam memberikan informasi yang merugikan bangsa, dalam hal ini terkait makar, Polri diminta segera mengambil tindakan agar masyarakat tetap merasa aman.

“Lakukanlah tindakan. Wacana akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran kepada publik. Jangan seperti pengamat,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi pada 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta. Bahkan, Tito mengetahui adanya sejumlah pertemuan yang membahas soal rencana tersebut.

“Info yang kami terima, 25 November ada aksi unjuk rasa. Namun, ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR, berusaha ‘menguasai’ DPR,” kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin.(mb/kompas)

Related posts