Mendagri Sebut Data e-KTP 110 Juta Warga Indonesia Ada di Perusahaan Asing

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa persoalan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tak hanya soal pembayaran tender. Ada masalah lain yakni soal data 110 juta penduduk Indonesia yang berada di perusahaan asal Amerika Serikat.

“Ini problemnya karena ini menyangkut 110 juta data penduduk. Ini yang menjadi beban kami bahwa negara tidak mampu melindungi kerahasiaan data kependudukan warga negara. Ironisnya perusahaan ini perusahaan Amerika,” kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Read More

Menurut Tjahjo, perusahaan Amerika Serikat tersebut adalah yang ditunjuk oleh konsorsium pemenang tender proyek e-KTP. Namun konsorsium tersebut sudah bubar dan belum membayarkan biaya pembuatan blangko e-KTP.

Menteri Tjahjo khawatir dengan nasib data 110 juta WNI di tangan perusahaan asing tersebut. Apa yang menjadi kekhawatiran Tjahjo?

“Nggak harus saya jawab. Wong namanya internasional, tahu-tahunya ada orang yang punya paspor pakai data Anda, bagaimana? Orang luar negeri punya passport, tetapi menggunakan data Anda. Bukan nama saja, lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, sampai iris mata dan sidik jari,” jawab dia.

Kasus pencurian data kependudukan ini bukan isapan jempol. Tjahjo mengaku sempat diberitahu oleh Komisaris Besar Krishna Murti saat masih menjabat Direktur Reserse dan Kriminal Polda Metro Jaya.

“Ada lho, saya ditunjukkan Direskrim Polda Metro zaman Pak Krisna Murti, 159 orang yang kerjaannya membobol ATM, punya e-KTP asli dan sidik jarinya sama,” kata Tjahjo.

Dia pun berharap persoalan e-KTP ini tak dilihat sebagai sesuatu yang sepele.

Tagihan USD 90 Juta
Tjahjo juga mengungkapkan adanya tagihan senilai USD 90 juta terkait proyek blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang belum dibayarkan. Dia mengaku mendapat tagihan itu hanya beberapa hari setelah dilantik menjadi Mendagri pada 27 Oktober 2014 lalu.

“Saya kira ini secara umum hanya perlu diketahui beban kami pemerintah masih punya utang terhadap perusahaan yang memenangkan tender membuat blangko e-KTP. jumlahnya enggak kecil USD 90 juta. Itu yang perusahaan hampir terus mengejar saya,” jelasnya.

“Begitu saya jadi menteri saya sudah dihubungi perusahaan-perusahaan itu dan agen-agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya,” tambah politikus PDIP itu.

Tjahjo mengaku kaget dengan tagihan yang jumlahnya fantastis itu. Apalagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini persoalan biaya e-KTP sudah tak ada masalah alias clear. Mendagri pun berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sempat ada wacana untuk meminta DPR menganggarkan kembali dana untuk membayar utang USD 90 juta tersebut. Namun KPK tak setuju. Menteri Tjahjo pun meminta KPK mengusut tuntas kasus ini.

“Saya terus berusaha mencari jalan keluar. Tapi saya juga nggak mau kena risiko hukum nantinya. Saya terus berkonsultasi dengan KPK. Katanya KPK, nggak bisa Kemendagri menganggarkan ulang,” kata Tjahjo.

Perusahaan Amerika
Direktur Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tagihan tersebut berasal dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh salah satu konsorsium pemenang tender e-KTP.

“Itu waktu saya jadi Dirjen, ada tagihan dari subkontraktor, menyurati kami. Kami belum dibayar, nah kami tidak punya kontrak dengan sub kontraktor. Kami kontraknya dengan Konsorsium BNRI,” kata Zudan ketika dikonfirmasi terpisah.

Zudan menduga pihak konsorsium sebagai pemenang tender belum membayar tagihan subkontraktor itu. Pihak konsorsium sendiri sudah bubar dan kemungkinan perusahaan subkontraktor ini jadi menagih Kemendagri.

“Konsorium kemungkinan belum membayar ke Sub kontraktor ini. Nah, mestinya Sub Kontraktor ini nagihnya ke Konsorsium. Tapi Konsorsiumnya sudah bubar, saya diminta untuk menagihkan itu,” beber dia.

Zudan menjelaskan perusahaan Amerika Serikat itu bernama PT Beomorf. Dia menjadi subkontraktor dari PT Quadra. Zudan mengaku tidak ingat peran PT Beomorf dalam proyek e-KTP.

“Aplikasi apa gitu. Namanya orang teknis bilang Abis Otomatic Biometric Information Sistem atau Sistem Informasi Penunggalan Biometric,” kata dia.

Soal besaran angka tagihan, Zudan mengaku tidak ingat persisnya karena sudah proyek lama. Dia menjelaskan pihak konsorsium akan menyelesaikan tagihan itu.

“Kurang ingat, ada angkanya itu. Sudah lama, karena saya merasa tidak ada kepentingan, saya menghubungi konsorsiumnya. Ya sudah mereka bilang akan diselesaikan,” kata dia.

Saat ini kata Zudan PT Beomurf sudah tidak menagih ke Kemendagri. Dia menyebut Kemendagri sudah memfasilitasi subkontraktor tersebut dengan konsorsium. “Sudah enggak ke kami, kami sudah fasilitasi. Mereka bilang kami yang urus,” kata dia.

Menurut Zudan dia juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Pihak KPK sendiri memberi saran agar jangan membayar ke subkontraktor itu karena pada negara sudah menyelesaikan pembayaran pada 2014.

“Sudah. Saya sudah datang ke KPK. KPK bilang pemerintah jangan bayar lagi, karena sudah dibayarkan semua. Surat KPK ada. Kemungkinan konsorium dengan pihak ketiga. Ini rapat dengan KPK 2016 sesudah surat itu muncul,” beber dia.(mb/detik)

Related posts