PBNU Minta Jokowi Tutup Ormas dan Pesantren yang Radikal

Metrobatam, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan pesantren dan ormas yang mengajarkan paha radikalisme. Ajaran yang mereka buat bertentangan dengan pilar kebangsaan.

“Oleh karena itu bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar. bubarkan Pak! Bubarkan saja! atas nama Islam kek, atas nama Kristen kek, yang bertentangan dengan 4 pilar mohon, NU mohon agar pemerintah membubarkan organisasi itu,” ujar Said di acara pembukaan Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/11).

Read More

Said mengatakan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan radikalisme. Salah satunya di wilayah Jabar dan Jakarta. Dia mengatakan, apa yang diajarkan oleh pesantren radikal itu sering kali bertentangan dengan ideologi Pancasila bahkan menyimpang dari ajaran Agama Islam.

“Apa yang diajarkan mereka sering menjadi problem sebagai warga bangsa indonesia ini,” kata Said di hadapan Jokowi.

Doa Bersama
Di tempat terpisah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau agar pada tanggal 2 Desember 2016 tidak digelar aksi demo besar. Gatot mengusulkan agar aksi tersebut diganti menjadi doa bersama.

“Kalau tidak, demo 2 Desember itu diubah saja. Demo bisa berubah pada demo bersama agar menjadi doa bersama,” ujar Gatot saat menjadi pembicara di acara persiapan Pilkada Serentak 2017 di Kemendagri, Kamis (24/11).

Gatot mengatakan, akan sangat kontraproduktif apabila pada 2 Desember terdapat aksi pengerahan massa yang berujung kericuhan. Lebih baik apabila memang harus berkumpul, digunakan untuk kegiatan yang positif.

“Saya juga imbau yang akan demo untuk apa sudah, alangkah indahnya kalau tanggal 2 itu memperkuat apa yang udah dicap internasional bahwa Indonesia adalah penduduk Indonesia mayoritas Islam yg damai, indah di ganti doa bersama-sama,” ujar Gatot.

“Kiblat Islam bisa berubah di Indonesia, damai Indonesia dan bersatu,” sambung Gatot.

Sementara terkait rencana aksi demo hari Jumat (25/11) ini, Markas Besar Polri hingga Kamis (24/11) sore, tidak ada surat pemberitahuan aksi demonstrasi. Polri pun mengatakan, jika hari Jumat ini terjadi demo, maka Polri akan membubarkan paksa.

“Jadi apabila ada pihak tertentu yang demo tanpa pemberitahuan itu bisa dibubarkan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Komisaris Besar Rikwanto di kantornya, Jakarta.(mb/detik)

Related posts