PBNU Tegaskan Warga NU Tidak Ikut Demo 2 Desember

Metrobatam, Jakarta – Demo bela Islam jilid III rencananya digelar pada 2 Desember 2016 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, pihaknya tak akan terlibat dalam aksi diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut.

Ketua PBNU Bidang Hukum dan HAM, Robikin Emhas, menegaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan ikut dan terlibat dalam demo itu. “Enggak ada anggota NU. NU tidak terlibat di situ,” ujarnya, Minggu (20/11).

Read More

Menurutnya, PBNU telah memberikan pernyataan sikap mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa perkara itu harus terus diusut melalui jalur hukum.

Menyusul sudah ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, maka masyarakat diimbau menunggu dan mengawal saja kinerja polisi dan tim penyidik, tak perlu lagi demo. “Karena polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan sedang melakukan penindakan maka seluruh pihak harus menunggu melalui jalur hukum tersebut,” paparnya.

Robikin mengimbau, seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengurangi kedaulatan hukum. “Khusus keluarga PBNU, kami mengimbau agar tidak melakukan aksi tersebut,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, demo 2 Desember 2016 akan menyuarakan terkait desakan kepada polisi agar Ahok segera ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri usai gelar perkara pada Selasa 15 November 2016. Ahok kini tak ditahan melainkan hanya dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Diminta Evaluasi Dukungan PPP dan PAN
Sementara itu pengamat Politik Ari Nurcayo dalam sebuah diskusi meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dukungan PPP dan PAN karena dianggap tak berkontribusi meredam dampak aksi 4 November. Namun PPP menegaskan, justru pihaknya turut serta menjadi mediator antara pendemo dan pemerintah.

“Sekjen PPP secara aktif turut menjadi mediator antara para wakil pengunjuk rasa dengan pejabat pemerintah ketika dalam unjuk rasa 411 tersebut,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Minggu (20/11) malam.

Ari Nurcayo menganggap kontribusi partai koalisi patut dipertanyakan. Presiden seakan berjalan sendiri dan justru malah Gerindra melalui Prabowo Subianto terlihat aktif berdialog dengan Jokowi perihal aksi damai beberapa waktu lalu.

Arsul membantah tegas pernyataan Ari tersebut. Ia mengungkapkan sedikitnya tiga kali dalam sebulan pihaknya bertukar pikiran dengan presiden.

“Cuma kan hanya diketahui kalangan terbatas dan tidak dibuka ke media manapun. Demikian pula pengurus PPP berkomunikasi dengan elemen-elemen yang ikut unjuk rasa, namun kan tidak semuanya patut dibuka di ruang publik,” ujar Arsul.

Menurut Arsul, Jokowi tahu betul apa peran masing-masing partai koalisi. Termasuk upaya PPP untuk mengumpulkan para alim ulama.

“Makanya beliau (Jokowi) datang langsung ketika ketiga partai ini mengumpulkan para alim ulama dan tokoh-tokoh seniornya minggu lalu, termasuk untuk PPP melalui Munas Alim Ulama di Asrama Pondok Gede yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden,” tutur Arsul.

“Kalau dia (Ari) melihat televisi saja pada peristiwa 411, maka bisa jadi pengamatannya tidak akan demikian. Sebagai contoh Menag yang dari PPP datang jumat-an dan bertemu dengan para tokoh unjuk rasa untuk memastikan bahwa jalannya unjuk rasa tertib dan damai,” imbuhnya.

Arsul membuat perumpamaan apa yang dilakukan Ari hanya mereka-reka dan mengembangkan imajinasinya sendiri.

“Kalo saya bisa pakai perumpamaan, maka pengamat yang bersangkutan ibarat orang yang menilai sebuah mobil yang berjalan di Jakarta tetapi melakukan penilaiannya dengan melihat dari Karawang. Yang bersangkutan hanya mereka-reka dan mengembangkan imajinasinya tanpa tahu fakta yang sebenarnya,” jelas Arsul. (okezone/detik)

Related posts