Pejabat Ditjen Pajak Ditangkap KPK, Seskab: Tindak Tegas agar Jera

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta KPK menindak tegas pelaku agar ada efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain.

Operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Ditjen Pajak, menurut Pramono, harus menjadi pembelajaran juga bagi aparat pemerintah yang lain agar tak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Read More

“Tertangkap tangan, maka wajib hukumnya untuk diproses lebih lanjut. Kami sudah monitor sejak semalam, kami minta KPK untuk menindak tegas dan memberikan efek jera,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurutnya, kasus itu bisa menjadi pelajaran berharga di tengah komitmen pemerintah memberantas pungutan liar (pungli) dengan membentuk Satgas Saber Pungli.

“Kami sangat berterima kasih untuk itu. Jadi kalau ada aparat pemerintah yang melakukan itu, silakan untuk dilakukan OTT, tetapi Saber Pungli juga akan ditingkatkan. Dan itu terbukti bahwa saber pungli bukan hanya di luar institusi Polri, ternyata di dalam juga banyak yang terkena,” jelas dia.

Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, Pramono yakin OTT pegawai Ditjen Pajak itu tidak mengurangi kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, dengan adanya OTT pejabat yang menyeleweng, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum.

“Saya yakin ini malah akan membangun kepercayaan publik, bahwa pemerintah tidak main-main dan sungguh-sungguh itu,” kata dia.

Korupsi Harus Diperangi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik operasi ini. “Saya senang bahwa yang selama ini dilakukan KPK sebetulnya kerja sama dengan Irjen, jadi di dalam Kemenkeu ada unit dan pengawasan yang bekerja kemudian untuk melakukan penindakan sama-sama dengan KPK, jadi saya sangat menyambut positif langkah ini yang sebetulnya menjadi suatu signal yang sangat jelas kepada seluruh jajaran kita,” kata Sri Mulyani usai hadiri pembukaan Rakor BLU di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Menurut Sri Mulyani, sebagian besar pegawai pajak adalah orang-orang yang baik. Tetapi karena ulah segelintir orang, nama institusi tersebut tercoreng. “Saya sangat menghargai langkah KPK seperti saya sebutkan bahwa penyakit korupsi dan ketamakan dari staf di Kemenkeu harus diperangi,” imbuh Sri Mulyani.

Kemenkeu sudah berikan peringatan kepada Ditjen Pajak yang berada di bawah naungannya agar tak ada praktik pungli, suap, dan lain sebagainya. Sri Mulyani berharap tertangkapnya pejabat Ditjen Pajak ini tak pengaruhi tax amnesty.

“Kalau orang korupsi dan tamak tidak akan ada batasnya, dan mereka lah yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik dari internal, baik itu di pajak, bea cukai, orang-orang yang baik harus memerangi orang yang jelek ini,” ungkap Sri Mulyani.(mb/detik)

Related posts