Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan Hanya Seremoni

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jokowi meminta agar pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai hilir dan tidak sekadar simbolis dan seremoni semata.

“Saya juga tidak ingin hanya menjadi sebuah aksi (pemberantasan korupsi) simbolis-simbolis atau upacara seremoni-seremoni semata, tapi saya ingin aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Read More

Jokowi meminta pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga meminta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak serta penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan.

“Selain itu, prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif,” sambungnya.

Jokowi menambahkan, agar dilakukan juga pembenahan pada langkah-langkah deregulasi, perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan rezim surat pertanggungjawaban (SPJ). “Pembenahan ini harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan TI, pemanfaatan teknologi informasi,” katanya.

Terkait penegakan hukum, Jokowi menekankan agar berbagai pihak mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK), baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran. Termasuk, reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan.

“Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu, saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi,” jelas Jokowi.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam ratas ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution; serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil; Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro; serta Jaksa Agung HM Prasetyo.(mb/okezone)

Related posts