Sebut ‘Aku Rapopo’, Ini Penjelasan Akom Soal Pergantiannya dari Ketua DPR

Metrobatam, Jakarta – Ade Komarudin mengatakan ‘aku rapopo’ (saya tidak apa-apa) soal rencana pergantiannya dari kursi Ketua DPR. Makna ‘aku rapopo’ punya makna tersendiri bagi politikus Golkar itu.

“(Saya) nggak bilang legowo,” ungkap Akom saat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Read More

Saat ditanya apa makna dari statement ‘aku rapopo’ itu, Akom menjelaskan secara tersirat. Dia juga menyinggung istilah itu kerap digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kan campuran Jawa-Sunda, saya lahir di Sunda, jadi campur-campur. Orang Jawa kan sering bilang itu. Karena disampaikan presiden kan jadi terkenal,” ujarnya.

“Itu kan bahasa Jawa umum, kan bahasa Sunda (juga) ada di situ, teu sawios (tidak apa-apa),” imbuh Akom.

Saat ditanya apakah dirinya akan mengambil langkah politik terkait rencana pergantiannya, Akom masih menjawab secara implisit. Dia memberi perumpamaan soal pertemuannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Waktu saya ketemu ibu (Megawati), beliau cerita panjang lebar dua jam kurang. Cerita kalau pegang aturan, semakin teguhkan saya kalau patokannya seperti itu,” kisahnya.

“Untuk selalu menjalankan semuanya pada patokannya, aturan. Sebagai penelenggara negara, patokan yang tepat adalah peraturan,” sambung Akom.

Akom pun sudah menyampaikan siap mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku terkait rencana pergantiannya. Partai Golkar akan mengganti dia dengan Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

“Saya sampaikan pada malam tadi saya akan proses sesuai aturan yang berlaku. Saya jamin itu berjalan sesuai aturan, artinya kalau terjadi apa-apa yang penting proses sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh ada benjol-benjol dikit,” ucap dia.

Proses atau mekanisme menurut Akom harus dipatuhi sesuai peraturan yang ada. Dia pun kembali mengingatkan soal keputusannya terkait permasalahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berujung pada pelaporan Komisi VI ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Misalnya Komisi VI, betapa saya teguh untuk taat aturan agar putusan Komisi VI saya teruskan. Saya bilang ke rapim lalu bamus dan kesimpulannya dibicarakan Komisi VI dan Komisi XI. Saya jadi anggota DPR dari (tahun) ’97, saya pahami,” terang Akom.

“Harus persetujuan menkeu dan pencairannya menkeu. BUMN itu milik menkeu atas nama negara RI. Berarti kiya libatkan menkeu. Menkeu mitra Komisi XI sehingga tidak bia prosesnya Komisi VI saja, urusan PMN dan privatisasi sehingga melibatkan Komisi XI,” lanjutnya.

Soal diadukan ke MKD, Akom mengaku tidak apa-apa. Dia pun siap menjalani proses di MKD untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Bukan hanya soal PMN saja, Akom juga diadukan ke MKD terkait UU Pertembakauan.

“Saya diadukan rapopo. Saya akan jelaskan, saya tidak langgar. Apalagi soal tembakau. Kelihatan diada-adain, publik yang nilai. Karena diada-adain maka publik nilai, saya akan ikuti dengan baik,” tutur Akom.

Statement ‘aku rapopo’ disampaikan Akom saat memberi pernyataan terkait rencana pergantiannya sebagai Ketua DPR.

Akom sendiri sudah memberikan pernyataan. Dia mengaku siap menjalani proses politik yang tengah berlangsung. Partai Golkar memutuskan untuk mengganti Akom dengan sang ketua umum, Setya Novanto untuk posisi Ketua DPR. Posisi tersebut sebelumnya memang dijabat oleh Novanto namun akhirnya diisi oleh Akom setelah Novanto terseret kasus ‘Papa Minta Saham’ pada akhir tahun 2015.

“Bahasa selorohnya, aku rapopo, teu sawios (tidak apa-apa),” ujar Akom menanggapi soal rencana pergantiannya dari Ketua DPR, Senin. (mb/detik)

Related posts