Sekda Mangkir Diundang, DPRD Kepri Ancam Ajukan Hak Interpelasi

Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan mengajukan hak interpelasi setelah Sekretaris Daerah Arif Fadillah tidak memenuhi undangan rapat membahas permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV yang baru-baru ini dilaksanakan.

“Tadi (setelah rapat) berkembang hak interpelasi. Tujuannya untuk memperbaiki tatanan pemerintahan,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak seusai rapat di Kantor DPRD Kepri, Senin.

Bacaan Lainnya

Selesai rapat, pimpinan DPRD Kepri, seluruh ketua fraksi dan anggota Komisi I DPRD Kepri menggelar rapat untuk menyikapi Ketidakhadiran Arif Fadillah dalam rapat tersebut.

Keputusannya, Badan Musyawarah DPRD Kepri akan menjadwalkan rapat paripurna pengajuan hak interpelasi.

Dia meminta Pemprov Kepri menanggapi hak interpelasi yang akan digulirkan ini dengan bijaksana.

“Hak interpelasi ini biasa saja. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk ikut membangun,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi di DPRD Kepri dari pihak eksekutif diwakili Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Firdaus dan Pelaksana Tugas Kabiro Humpro Junaedi.

Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood menolak kehadiran pejabat utusan Sekda tersebut. Hal itu disebabkan pimpinan dan anggota DPRD Kepri berharap mendengarkan langsung penjelasan Sekda Arif.

“Sekda kami undang dalam kapasitasnya sebagai Baperjakat. Maka dari itu, kami sepakat tidak bisa menerima kehadiran teman-teman Pemprov Kepri di rapat ini,” kata Jumaga sambil mempersilakan pejabat eselon II itu meninggalkan rapat.

Rapat tersebut pun sebelumnya berlangsung panas, karena Arif tidak menghadiri rapat lantaran menjadi Ketua Tim Seleksi Sekda Karimun.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Suryani pun mempertanyakan kapasitas Sekda Kepri yang lebih memilih ke Karimun.

“Tugas Sekda itu salah satunya menggelar rapat dengan DPRD membahas pemerintahan Kepri. Bukan malah assessment, dan ikut pisah sambut Sekda Karimun,” tegas Suryani.

Dalam tata tertib DPRD Kepri, hak interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakannya. Hak ini minimal diusulkan oleh sepuluh anggota DPRD dari dua fraksi.(Antara)

Pos terkait