Wiranto Sebut Informasi Makar Ramai dari Media Sosial

KETERANGAN MENKOPOLHUKAM WIRANTO

Metrobatam, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut informasi akan adanya upaya makar pada aksi demonstrasi 2 Desember 2016 mendatang, ramai dibicarakan di media sosial.

“Informasi itu, Kapolri enggak ngomong pun kan di media sosial sudah begitu gencar. Masa Kapolri ketinggalan informasi? kan juga enggak,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11).

Read More

Dari media sosial pula Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menghimpun kemungkinan adanya upaya menggulingkan kekuasaan dan kemudian menyampaikannya ke publik.

“Kapolri kan hanya melakukan penjaringan, informasi dari media sosial, dan kemudian menyampaikannya ke publik,” sambung dia.

Mengenai maklumat keamanan yang dikeluarkan kepolisian jelang demonstrasi lanjutan tersebut, Wiranto mengatakan sah-sah saja jika hal itu dikeluarkan. Sebab, maklumat yang dikeluarkan tetap berlandaskan penegakan hukum dan demi kepentingan masyarakat luas.

“Maklumat kepolisian kan orientasinya ke keamanan dan ketertiban masyarakat, ya boleh saja, hak dia, karena kan berlandaskan penegakan hukum,” terang dia.

“Saya selalu wanti-wanti kementerian dan jajaran Menko Polhukam agar selalu lakukan langkah-langkah demi kebaikan masyarakat dan mengacu kepada hukum,” tukas Wirant (okezone)

Pasang Badan
Di tempat terpisah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah mengaku siap pasang badan membela Presiden Joko Widodo jika benar adanya isu makar untuk menggulingkan Jokowi dalam demonstrasi 2 Desember 2016 nanti.

“Bila ada yang menjatuhkan Pak Jokowi secara ilegal, saya membela Pak Jokowi secara terbuka,” tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Fahri, penggulingan presiden tak bisa sembarangan dilakukan. Seorang Presiden bisa digulingkan, apabila terjerat pasal pidana berat, seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa negara, dan pidana berat lainnya.

“Tak perlu ada kecurigaan tentang menjatuhkan presiden, tak mungkin itu, presiden hanya mungkin dijatuhkan bila ada pasal-pasal yang menjatuhkan seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa negara dan pidana berat,” ungkap Fahri.

Fahri tetap meminta Jokowi bersikap tenang menanggapi isu makar tersebut. Namun, ia juga menyarankan agar Jokowi tidak melarang masyarakat untuk turun ke jalan dalam rangka berunjuk rasa. Pasalnya demonstrasi adalah hak warga negara dan dijamin konstitusi.

“Saya mau imbau presiden Jokowi tenang saja. Kalau aksi itu hak rakyat, alasan aksinya ada,” tukas Fahri. (mb/okezone)

Related posts