Arcandra Jamin Skema Bagi Hasil Migas Baru Tak Rugikan Industri Nasional

Metrobatam, Jakarta – Kementerian ESDM saat ini sedang menyiapkan skema baru untuk bagi hasil migas antara negara dengan kontraktor. Skema cost recovery yang berlaku saat ini akan diganti dengan gross split. Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengaturnya sedang disusun.

Sebagai gambaran, saat ini bagi hasil minyak antara negara dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) adalah 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor (85:15). Selain mendapatkan bagian sebesar 15%, kontraktor juga mendapat cost recovery dari negara. Cost recovery dipotong dari minyak bagian negara. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.

Read More

Sedangkan bila menggunakan gross split, misalkan bagi hasil antara negara dan kontraktor 50:50, maka bagian kontraktor adalah 50% dari hasil produksi tanpa ada tambahan dari cost recovery. Negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas, seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih 50%, tidak dipotong cost recovery.

Ada kekhawatiran skema gross split akan mematikan industri-industri penunjang hulu migas di dalam negeri. Sebab dengan skema gross split, semakin efisien maka akan semakin besar bagi hasil (split) yang didapat kontraktor, berbeda dengan skema cost recovery.

Kontraktor tentu harus memilih peralatan dan jasa-jasa penunjang migas yang paling efisien agar keuntungannya besar. Kalau industri penunjang hulu migas di dalam negeri tak kompetitif, tentu kontraktor akan lebih memilih menggunakan produk-produk impor.

Selama ini dengan skema cost recovery, pemerintah bisa mewajibkan kontraktor memakai produk-produk dalam negeri, mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), karena pengeluaran-pengeluaran itu ditanggung oleh negara.

Tapi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menepis kekhawatiran itu. Ia menjelaskan, TKDN akan masuk sebagai salah satu variabel penentu besarnya bagi hasil yang diperoleh kontraktor. Semakin tinggi TKDN yang digunakan, makin banyak pula bagi hasil yang diberikan negara. Inilah insentif yang dibuat untuk mendorong kontraktor memakai produk-produk ‘Made in Indonesia’.

“Kalau yang ada scale-nya sekian persen, TKDN-nya split-nya akan dikasih insentif sekian persen. Makin banyak dia berkomitmen untuk memakai local content, maka split-nya akan lebih besar. Itu aja lah,” kata Arcandra saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12) malam.

Kalau kontraktor enggan menggunakan produk-produk dalam negeri, maka tidak akan mendapat insentif, bagi hasil yang diperolehnya lebih kecil. “Yang enggak mau pakai TKDN ya nggak dapat insentif, nggak ada insentif,” ucap Arcandra.

Pihaknya juga sedang mempertimbangkan pengaturan minimum TKDN dalam skema gross split ini. “Ini yang sedang kita pikirkan. Yang jelas ada scale-nya,” pungkasnya. (mb/detik)

Related posts