Ini Hakim yang Akan Pimpin Sidang Kasus Ahok di PN Jakarta Utara

AHOK DIPERIKSA BARESKRIM

Metrobatam, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah menjadwalkan sidang perdana kasus dakwaan penistaan agama dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digelar pada Selasa 13 Desember 2016. Majelis hakim yang mengadili perkara Ahok juga sudah ditunjuk.

Ketua majelis hakim adalah Dwiarso Budi Santiarto yang juga Ketua PN Jakarta Utara. Ia akan memimpin sidang kasus Ahok di dampingi empat hakim anggota lainnya.

Read More

“Anggota majelis hakimnya adalah Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi di kantornya, Senin (5/12).

Hasoloan mengatakan, alasan Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto bertindak sebagai ketua majelis hakim karena kasus Ahok sangat menyita perhatian publik. “Tentu karena perkara ini menarik perhatian masyarakat,” tutupnya.

Hasoloan menegaskan, sidang tersebut akan digelar secara terbuka untuk masyarakat. “Sidangnya terbuka. Di asas pemeriksan perkara juga ada itu. Diminta tidak diminta, itu terbuka,” jelasnya.

Karena menyita perhatian publik cukup luas, lanjut Hasoloan, sidang kasus tersebut akan digelar secara profesional dan transparan. “Sebenarnya perkara ini sama saja. Semuanya perkara harus ditangani profesional hanya pengunjungnya yang berbeda,” katanya.

Di tempat terpisah Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengirimkan surat permohonan kepada Komisi Yudisial (KY) RI dan Komisi Kejaksaan (Komjak) agar melakukan pengawasan secara intens terhadap proses peradilan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, proses pengawasan intens oleh KY sangat penting dilakukan untuk menghindari dugaan pelanggaran etik hakim dalam persidangan kasus mantan bupati Belitung Timur itu.

“Proses pengawasan intens sangat penting dilakukan oleh KY untuk menghindarkan dugaan pelanggaran etik melalui intervensi dan tidak independennya pengadilan negeri dan hakim yang menangani kasus tersebut,” ujar Dahnil.

“Agar rasa keadilan publik tidak dicederai dalam kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok,” sambung dia.

Sementara Komjak, diharapkan Pemuda Muhammadiyah dapat melakukan pengawasan terhadap jaksa yang menangani kasus yang memantik keresehan publik ini. “Kami juga mengirimkan permohonan yang sama kepada Komisi Kejaksaan RI untuk melakukan pengawasan yang sama terhadap kerja jaksa yang menangani kasus Ahok ini,” tandasnya.(detik/okezone)

Related posts