Kapolri: Tidak Boleh Ada Ormas Ganggu Hak Asasi Masyarakat

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait penembakan teroris kelompok Santoso di Jakarta, Selasa (19/7). Kapolri memastikan salah satu terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan Satgas Operasi Tinombala di daerah Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (18/7) adalah Santoso alias Abu Wardah, setelah melakukan cek sidik jari jenazah. Sedangkan jenazah satu lagi adalah Mukhtar anak buah Santoso. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan larangan sweeping bagi ormas saat mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai atribut bernuansa Natal. Kapolri memerintahkan jajarannya menindak tegas ormas yang melanggar aturan.

“Yang lain ingat, yang akan melakukan kegiatan sosialisasi, tapi datang berbondong-bondong mendatangi mal-mal, itu meresahkan masyarakat. Saya minta seluruh Kapolres, Kapolda, bubarkan mereka,” ujar Tito Karnavian di Rupatama Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).

Read More

Tito mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan MUI terkait fatwa larangan bagi umat muslim mengenakan atribut Natal. Sosialisasi tidak boleh dilakukan dengan cara mendatangi pihak perusahaan secara beramai-ramai dan melakukan pemaksaan.

“Tidak boleh ada ormas-ormas berupaya membuat tindakan sendiri yang mengganggu hak asasi masyarakat atas nama menegakkan fatwa MUI, nggak bisa. Kami sudah koordinasi dengan MUI bahwa domain penegakkan itu adalah domain pemerintah, kepolisian,” sambungnya.

Namun Tito juga mengingatkan agar jajarannya mengedepankan pendekatan saat mencegah datangnya massa ke pusat perbelanjaan atau perusahaan. Tapi bila massa melawan, maka personel polisi diharuskan melakukan tindakan tegas yang sudah diatur ketentuannya.

“Datangi baik-baik, nggak mau bubar, tangkap. Gunakan Pasal 218 KUHP, barang siapa diperintahkan bubar tidak membubarkan diri akan dipidana 4 bulan. Kalau seandainya melawan, ada korban luka dari kita, itu ancaman 7 tahun. Dengarkan itu,” tegas dia.

MUI mengeluarkan fatwa larangan bagi umat muslim untuk menggunakan atribut bernuansa Natal. Fatwa ditujukan bagi perusahaan maupun mal yang mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal.

Tapi Ketua MUI Ma’ruf Amin menegaskan ormas tidak berhak untuk melakukan sweeping bagi umat Islam yang mengenakan atribut Natal atas dasar fatwa tersebut. “Tidak boleh ada sweeping-sweeping. Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengeksekusinya,” ujarnya.(mb/detik)

Related posts