Usut Suap Deputi Bakamla, KPK Kemungkinan Periksa Inneke Koesherawati

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis lawas, Inneke Koesherawati, yang merupakan istri dari Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah.

“Semua saksi yang dipandang relevan dan memperkuat bukti-bukti dalam perkara ini tentu akan dipanggil dan diperiksa‎,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).

Read More

‎Febri menjelaskan, semua saksi termasuk Inneke Koesherawati dapat diperiksa penyidik untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 tersebut.

“Seperti yang diketahui yang baru diproses kemarin adalah indikasi suap senilai kurang lebih Rp2 miliar dalam bentuk valas dolar AS dan Singapura,” jelasnya.

“Dan kita akan lihat kembali serta dalami apakah ada penerimaan-penerimaan lain sehingga butuh cukup banyak saksi dan keterangan,” sambungnya.

Dalam hal ini, suami Inneke Koesherawati yakni Fahmi Darmawansyah yang berada di luar negeri tengah diburu KPK. Pasalnya, dia selaku Dirut PT MTI diduga ikut andil dalam pemberiaan suap ke Deputi Bakamla, Eko Susilo Hadi.

‎Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016.

Dalam OTT tersebut, tim satgas KPK mengamankan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi‎ dan tiga pejabat PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) yakni Stefanus Hardi,‎ Muhammad Adam, serta Danang Sriradityo.

Namun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan, Danang pun dilepas dan hanya dijadikan saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit Bakamla‎. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT MTI, Fahmi Darmansyah, telah ditetapkan tersangka dan tengah diburu oleh KPK.

Ketiga pejabat PT MTI sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah pada UU 20 Tahun 2001 juncto 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk Eko Susilo sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dalam Nomor 20 Tahun 2001.(mb/okezone)

Related posts