Soal Dugaan Korupsi Bansos, Jumat Bareskrim Panggil Cawagub Sylviana Murni

Metrobatam, Jakarta – Sylviana Murni akan dipanggil Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta di Kwarda gerakan pramuka DKI tahun anggaran 2014-2015. Pemanggilan tersebut akan dilakukan Jumat besok.

“Yang jelas ini sebagai pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan itu. Ini penggalian keterangan dan informasi,” jelas Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Read More

Untuk kepentingan penyelidikan, Boy meminta Sylviana agar memberikan seluruh informasi yang ia ketahui dalam pengelolaan dana bantuan sosial tersebut. Namun Boy tidak mau menyebutkan Sylvi dipanggil Bareskrim sebagai mantan Kwarda atau sebagai Deputi Pariwisata DKI.

“Dimohon hari Jumat untuk hadir, untuk dapat memberikan keterangan informasi sepanjang yang beliau ketahui,” imbuh Boy.

Menurut Boy, dana bantuan sosial tersebut dianggarkan pada tahun 2014-2015, namun dugaan korupsi pengelolaan dana itu baru diketahui dari temuan di tahun ini.

“Pada tahun itu bisa jadi belum diketahui karena belom ada informasi hasil pemeriksaan audit keuangan misalnya,” jelasnya.

Sylviana Murni menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta pada Januari 2015, menggantikan Yudhi Suyoto. Di saat bersamaan, Sylvi juga menjabat posisi lain yaitu Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

PD Beri Respon
Partai Demokrat (PD) memberikan respons terhadap pemanggilan itu. Menurut PD, biarlah proses hukum berjalan namun tetap harus diawasi.

“Saya juga memang mendengar informasi itu. Agak kaget, namun kami pun harus menghormati proses hukum, biarlah ini semuanya proses ini kita laksanakan. Namun kita, sebagai masyarakat, bisa melaksanakan pengawasan, termasuk media, termasuk kami, dan kita juga akan memberi pengawasan terhadap Polri sejauh mana ini kepentingan urgensi dalam posisi ini, apakah ini pas,” ujar politikus Partai Demokrat, Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Agus, yang juga Wakil Ketua DPR, meminta semua pihak memberi kesempatan kepada penegak hukum menjalankan tugas. Namun jangan sampai ada pihak lain di belakang pemanggilan ini, terutama yang berkepentingan dalam Pilkada.

“Biarlah proses hukum ini karena koridor hukumnya jelas dan ini kan aturan-aturannya juga jelas sehingga dalam artian tidak boleh ada orang intervensi, dari pihak lain, orang yang berkepentingan dalam pilkada,” katanya.

Meski demikian, Demokrat tak mau terburu-buru menuding ada unsur kepentingan dalam Pilkada terkait dengan kasus Sylvi. Demokrat hanya meminta proses hukum ini harus transparan dan berkeadilan.

“Kami tidak buru-buru justifikasi seperti itu, namun harus arif dan bijaksana. Kita harus dorong pada penegak hukum bahwa penegakan hukum harus transparan, berkeadilan, dan akuntabel,” pungkasnya.

Sylviana Murni menjabat Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta sejak Januari 2015, menggantikan Yudhi Suyoto. Saat itu Sylvi menjabat Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Sylvi, yang terpilih secara aklamasi, akan menjabat selama periode 2013-2018.(mb/detik)

Related posts