Usulkan ‘Ahok-Gate’, Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Takut

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon merupakan salah satu anggota yang mengusulkan hak angket ‘Ahok-Gate’ terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fadli menyebut usulan tersebut merupakan tugas konstitusional.

“Kalau pemerintah nyata-nyata melanggar dan ada keputusan dari anggota DPR ya artinya ini normatif, berikutnya ada langkah untuk menyatakan pendapat. Kalau misalnya itu menjadi keputusan mayoritas DPR,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).

Read More

“Nanti masyarakat juga akan menilai bagaimana perjuangan dari mengedepankan ini. Semua saya kira bagian menegakkkan hukum dan UU,” imbuhnya.

Untuk itu dalam paparan angket yang diusulkan Gerindra tertulis menelisik semua dampak ini terhadap kedudukan atau posisi presiden. Fadli menjelaskan perlu mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kan namanya satu dugaan terhadap hukum kita mengeksplorasi sebenarnya cukup banyak, karena ini bukan yang pertama. Sebenarnya pengawasan terhadap pemerintah ini kan tugas konstitusional jadi menurut saya tidak ada tugas yang luar biasa. Gak usah ditakutilah, kalau nggak salah kenapa takut,” ungkapnya.

Fadli beralasan usulan angket ini karena dampak status terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama berdampak luas. Dia mengatakan jutaan orang sampai turun ke jalan.

“Justru karena berdampak nasional, mempunyai dampak bisa memecah belah. Saya rasa kita bisa merasakan. Bukan persoalan kebhinekaan Tapi hukum yang ditegakkan,” ujarnya.

Fatwa MA Tak Halangi Hak Angket
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, fatwa Mahkamah Agung (MA) soal status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak akan mengubah keputusan soal hak angket untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Sebelumnya, untuk memutus polemik, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berencana meminta fatwa MA soal kembali aktifnya Ahok sebagai gubernur usai 3,5 bulan cuti kampanye dengan status terdakwa dugaan kasus penistaan agama.

“Fatwa itu tidak mengikat, tindakan melanggar undang-undang telah dilakukan presiden. Ini yang mau saya clear-kan juga kan ada yang bilang enggak perlu itu kan masih perbedaan pendapat dan seterusnya, tugas pengawasan memastikan presiden tidak pernah melakukan pelanggaran undang-undang,” kata Fahri.

Untuk diketahui, yang menjadi sumber polemik dalam kembali aktifnya Ahok sebagai gubernur yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan, kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun harus diberhentikan. Sedangkan Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman empat tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman lima tahun penjara. Pasal alternatif inilah yang menuai persoalan.(mb/detik/okezone)

Related posts