Sumbangan Perikanan ke PDB Kecil, Susi: Karena Semua Dimanipulasi

Metrobatam, Jakarta – Sektor pertanian di Indonesia dinilai masih belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian RI. Padahal sebagai negara kepulauan seharusnya Indonesia bisa bergantung pada produk-produk di sektor perikanan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jika sektor perikanan digabungkan dengan sektor pertanian dan kehutanan saja peran terhadap PDB hanya 13,45% di 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 sendiri tercatat sebesar 5,02%.

Read More

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, salah satu penyebab kecilnya sumbangsih sektor perikanan terhadap PDB lantaran masih banyaknya perusahaan perikanan besar yang ‘nakal’. Sebab masih banyak ditemukan perusahaan yang memalsukan dokumen operasionalnya.

Seperti di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam, Muara Baru, Jakarta Utara, Susi menemukan masih banyak kapal yang dokumennya tidak sesuai dari sisi muatan berat kapal. Mereka mengecilkan ukuran kapasitas kapal gross ton (GT) atau mark down di dalam dokumennya.

Belum lagi banyak praktik dari perusahaan perikanan yang memanipulasi izin untuk banyak kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas 600 kapal yang terdaftar di Muara Baru.

“Izinya satu, tapi kapalnya tiga. Kalau izinya 10 kapalnya 30. Warna dan bentuknya di buat sama. Lalu ada yang tidak sama ukuran GT-nya berbeda-beda, padahal jika dilihat ukuran kapalnya sama. Bagaiman perikanan tidak bisa sumbang PDB besar, karena semua dimanipulasi,” tuturnya di Muara Baru, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurutnya jika terjadi markdown ukuran kapal, maka potensi pendapatan juga diturunkan. Dengan begitu penarikan pajak dari usaha perikanan juga tidak sesuai. Sehingga skala ekonomi di sektor perikanan terlihat kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja menambahkan, pihaknya sendiri saat ini tengah melakukan pembenahan atas aksi manipulasi dokumen tersebut. Salah satu upayanya dengan melakukan amnesti (pengampunan) bagi perusahaan yang ternyata melakukan markdown ukuran kapal. Program tersebut pun sudah bergulir sejak Agustus tahun lalu.

Sjarief memperkirakan ada sekitar 7 ribu lebih kapal yang masih terindikasi melakukan markdown ukuran kapal. Padahal untuk mengikuti amnesti markdown tersebut KKP membebaskan biaya ukur ulang kapal.

“Kapala dengan ukuran di atas 30 GT itu tadinya 5.400. Tapi setelah kapal asing diberantas jadi 3.900 kapal. Kemarin yang dihitung ulang 900 kapal, jadi sekarang 4.800. Di luar sana yang belum diukur 7 ribuan, jadi total kapal di atas 30 GT bisa sampai 12 ribu kapal,” terangnya. (mb/detik)

Related posts