Metrobatam, Jakarta – Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri mendalami kebenaran keterangan para tersangka pengelola grup penyebar konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen, mengenai orang-orang dalam struktur organisasi Saracen.
“Akan didalami kebenaran keterangan tersangka sejauh mana,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta.
Selain itu, penyidik juga mencari fakta hukum untuk memastikan kebenaran informasi mengenai nama-nama pengurus Saracen yang beredar luas di internet.
Polisi menangkap tiga tersangka pengelola grup Saracen yang berinisial MFT, SRN dan JAS. Tak lama setelah penangkapan ketiga orang itu, beredar informasi mengenai struktur organisasi Saracen dan pengurusnya.
Dalam struktur organisasi yang beredar di internet, nama Mayjend Purn Ampi Tanudjiwa dan Dr Eggi Sudjana SH dicantumkan dalam daftar nama Dewan Penasihat.
Selain itu ada nama Dr M Effendi Harahap, Rijal, Wahyu Diana, dan Riswan dalam Dewan Pakar, lalu Jasriadi sebagai ketua, wakil Agus Setyawan serta sekretaris Firmansyah Sofie, Fatimah Azzahra, Hendra, dan Isharudin.
Lalu ada nama Rina Indriani dan Mirda (Retno) yang ditulis sebagai bendahara dan Ferry Juan SH dan Elvie Sahdalena SH MH sebagai ahli hukum.
Berantas Sampai Aktor Intelektualnya
Adanya kelompok-kelompok yang kerap menyebarkan konten negatif yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan, serta ujaran kebencian di media sosial, seperti Saracen menandakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.
“Di satu sisi memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi Okezone, Selasa (29/8).
Abdul Kharis menuturkan, apa yang dilakukan kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif.
Tindakan kelompok Saracen, lanjut Abdul Kharis berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika.
“Oleh karena itu mereka harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya.” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan Komisi I DPR RI telah meminta agar pemerintah menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk lebih mewaspadai setiap konten-konten yang ada di media massa maupun media sosial. Masyarakat diminta mengkroscek kembali kebenaran berita-berita negatif tersebut sebelum mempercayainya.
“Berita yang tersaji harus difilter dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada. Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik ummat Islam”, tutup Abdul Kharis.
Diketahui sebelumnya, polisi menangkap tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian. Mereka diketahui punya 2.000 akun media sosial yang kemudian berkembang menjadi 800 ribu akun, yang digunakan untuk menyebar konten kebencian.
Ketiga orang yang ditangkap kepolisian terkait dengan Saracen adalah dua orang laki-laki, Jasriadi, 32 tahun, Muhammad Faizal Tanong (43), dan satu orang perempuan, Sri Rahayu Ningsih (32).
Ketiganya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda. Faizal ditangkap di Koja, Jakarta Utara, pada 21 Juli 2017. Jasriadi ditangkap di Pekanbaru, Riau, pada 7 Agustus 2017. Terakhir, Sri ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, pada 5 Agustus 2017. (mb/okezone)
