BATAM, METROBATAM.COM – Dugaan aktivitas pengiriman barang ilegal melalui Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau, mulai menjadi sorotan serius. Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau, Leo Nazara, melontarkan kritik keras dan mendesak aparat penegak hukum segera membongkar dugaan praktik pengiriman barang yang disebut-sebut berlangsung secara berulang tersebut.
Leo menilai, apabila benar terdapat aktivitas bongkar muat barang dalam skala besar tanpa melalui prosedur kepabeanan sebagaimana mestinya, maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana yang merugikan negara dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia usaha.
Ia bahkan menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah pengusaha berinisial A, IC, D, dan AU dengan aktivitas pengiriman barang tersebut. Namun, nama-nama berinisial itu masih sebatas informasi dan tudingan yang disampaikan pihak LPRI, sehingga perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.
“Ini sudah bukan lagi rahasia umum, melainkan kejahatan terstruktur yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah setiap malam. Jika aktivitas bongkar muat skala besar dengan puluhan truk bisa berlangsung mulus setiap malam tanpa tersentuh, patut diduga kuat ada oknum aparat yang bermain mata atau membekingi para pemain berinisial A, IC, D, dan AU tersebut,” tegas Leo Nazara.
Menurut Leo, dugaan aktivitas tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang berlarut-larut. Jika benar berlangsung secara sistematis, aparat harus berani menelusuri siapa pemilik barang, siapa pengendali distribusi, serta apakah terdapat pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melancarkan aktivitas tersebut.
Tak ingin persoalan ini hanya menjadi perbincangan tanpa tindakan, Leo mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Mabes Polri, serta Satgas Pemberantasan Penyelundupan untuk segera turun tangan.
Ia meminta dilakukan inspeksi mendadak, pemeriksaan menyeluruh, hingga audit investigatif terhadap aktivitas bongkar muat dan mekanisme pengawasan barang di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau.
Menurutnya, pengawasan di kawasan perdagangan bebas Batam harus berjalan secara transparan dan tidak boleh tebang pilih.
“Jangan sampai Bea Cukai hanya tajam ke bawah kepada masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro, tetapi tumpul dan tutup mata terhadap mafia pelabuhan yang jelas-jelas merusak tata niaga nasional,” ujarnya.
Leo juga mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila aktivitas yang diduga melibatkan pengiriman barang dalam jumlah besar benar berlangsung berulang kali tanpa terdeteksi ataupun ditindak.
Dengan nada menyindir, ia mengatakan:
“Kalau memang ini sengaja dibiarkan atau terkesan dipelihara secara berjamaah untuk merugikan rakyat dan masyarakat, lebih baik dilegalkan saja dan dibuat pengumuman bahwa siapa pun yang mau mengirim segala jenis barang ilegal dan terhindar dari pajak, silakan lewat Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau. Tentu aman, lancar, dan terjamin.”
Pernyataan tersebut menjadi sindiran keras terhadap sistem pengawasan yang menurutnya harus segera dievaluasi.
Persoalan ini menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan kepabeanan di Batam yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Status FTZ bukan berarti seluruh barang bebas keluar masuk tanpa aturan. Aktivitas pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, dan distribusi barang tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Jika dugaan pengiriman barang tanpa prosedur resmi tersebut terbukti, aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh mata rantai distribusinya, mulai dari pemilik barang, gudang penyimpanan, perusahaan pengangkutan, kapal pengangkut, hingga pihak penerima barang.
Tidak kalah penting, penyelidikan harus mengungkap apakah ada keterlibatan oknum yang diduga memberikan perlindungan atau memanfaatkan jabatannya untuk melancarkan aktivitas tersebut.
Kini publik menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Jangan sampai dugaan pelanggaran kepabeanan berskala besar hanya berhenti menjadi isu, sementara pelaku usaha yang taat aturan harus berjuang menghadapi berbagai kewajiban dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Leo menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas. Jika memang ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam tudingan tersebut tetap harus mendapatkan kesempatan memberikan klarifikasi. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Bea Cukai, Mabes Polri, maupun pihak-pihak berinisial A, IC, D, dan AU terkait tudingan tersebut.
Publik kini menanti, apakah dugaan aktivitas pengiriman barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau akan diusut secara transparan, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan?
(Budi/Red)
