Metrobatam, Jakarta – Sejak didirikan pada tahun 2002 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan beragam manuver guna menekan jumlah pejabat bandel yang melakukan korupsi.
Setiap kali ada kabar kepala daerah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selalu mengaku prihatin. Bukan tanpa alasan, sebab dia mengklaim sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah terkait titik rawan korupsi. Tapi tetap saja nama-nama kepala daerah tak berhenti mengisi daftar tahanan KPK.
Namun ironisnya, tidak sedikit dari kepala daerah yang tertangkap KPK justru melibatkan sang istri dalam skandal korupsi tersebut.
Berikut daftar yang dirangkum dari berbagai sumber terkait kepala daerah yang korupsi bersama istrinya:
1. Wali Kota Palembang Romi Herton & Masyitoh
Wali Kota Palembang (non-aktif) Romi Herton divonis enam tahun penjara. Sedang istrinya, Masyito divonis empat tahun penjara. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.
Pasangan suami istri ini dinyatakan bersalah karena terbukti menyuap Akil Mochtar selaku hakim konstitusi melalui Muhtar Ependy dan memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.
2. Bupati Karawang Ade Swara & Nurlatifah
Ade Swara terjerat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang diajukan PT Tatar Kertabumi, serta kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Dalam persidangan dengan kasus sama, Nurlatifah (istrinya) divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.
3. Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri & Suzanna
Bupati Empat Lawang nonaktif Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana Budi Antoni, masing-masing divonis 4 tahun dan 2 tahun penjara. Keduanya didenda Rp 150 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.
Pasangan suami-istri tersebut kalah dalam Pilkada. Lalu mendekati Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi. Ia kemudian dihubungi oleh Muhtar Ependy, anak buah Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Mochtar menawarkan bantuan menghadapi sengketa di MK dengan bayaran sepuluh pempek atau Rp 10 miliar.
4. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho & Evi Susanti
Mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti divonis masing-masing 3 dan 2,5 tahun penjara. Keduanya terbukti menyuap tiga hakim serta satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan eks Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.
5. Bupati Musi Banyuasin Fahri Azhari & Lucianty
Bupati Musi Banyuasin non aktif Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri divonis hukuman pidana tiga tahun penjara. Sedangkan terdakwa Lucy divonis (istrinya) divonis pidana 1,5 tahun penjara.
Keduanya untuk membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider tiga bulan penjara.
6. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti & Lily Martiani Maddari
Pasangan suami-istri ini ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu Selasa (21/6/2017). Keduanya terjerat kasus pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS dari provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan ke Gubernur Bengkulu melalui istrinya.
Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan Rp 4,7 miliar (setelah dipotong pajak) dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menyita uang senilai Rp 1,26 miliar dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu terkait pemberian suap proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong. (mb/okezone)
