Kapolri Waspadai Partai Oposisi Vs Non-Oposisi di Pilkada

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, konflik dalam Pilkada 2018 rawan terjadi terutama ketika ada calon kepala daerah yang diusung oleh partai pendukung pemerintah menghadapi calon yang didukung partai oposisi.

“Kalau seandainya berbeda, partai oposisi calon sendiri, partai pro-pemerintah calon sendiri, itu perlu waspada,” ucap Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Read More

Contohnya, Pilkada Kalimantan Barat dan Papua dengan keberadaan pasangan calon yang diusung oleh partai politik pro-pemerintah melawan paslon yang diusung partai oposisi.

“Tempat yang ada head to head dan di situ partai pendukung (Pemerintah) melawan partai oposisi, itu masuk daerah yang menjadi atensi,” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Kapolri, jika partai pendukung Pemerintah dan partai opsisi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang sama, potensi konflik akan kecil terjadi.

“Kalau kita melihat, hampir sebagian besar parpol crossing, pendukung pemerintah dan opisisi, banyak calonnya yang crossing,” ujar Tito.

Sebab, dia menganggap, partai politik pendukung dan oposisi pemerintah akan bersinergi secara optimal untuk mencegah terjadinya konflik selama pilkada berlangsung. “Dari sudut pandang keamanan, itu menguntungkan polisi,” katanya.

Ditambahkannya, konflik juga semakin berpotensi terjadi apabila hanya ada dua pasangan calon saja.

Meski begitu, Tito tetap akan mengawasi potensi konflik seluruh daerah. Ia mengatakan, potensi konflik tetap ada di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018, terutama ketika sudah mulai muncul isu sensitif yang muncul ke permukaan.

Diketahui, salah satu tanda partai pendukung pemerintah adalah keberadaan dalam kabinet Jokowi-JK. Parpol-parpol itu antara lain PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, Partai Hanura, PKB, dan PAN.

Sementara, partai yang ada di luar pemerintahan adalah Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. (mb/cnn indonesia)

Related posts