Polri: Dua Nama Jenderal Jadi Pj Gubernur Hanya Spekulasi

Metrobatam, Jakarta – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menyatakan beredarnya dua nama perwira tinggi yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur hanya spekulasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya sama sekali belum membalas surat permintaan pengajuan nama calon penjabat gubernur yang dikirimkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 19 Januari silam.

Read More

“Sampai detik ini, Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) belum membalas surat itu. Kalau belum bagaimana? Itu hanya spekulasi ada dua nama itu,” kata Iqbal saat ditemui di Rumah Dinas Kapolri, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu pun meminta awak media tidak membesar-besarkan masalah tentang pencalonan perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur.

Diketahui, ada dua nama yang disebut-sebut akan menjadi penjabat gubernur untuk Jawa Barat dan Sumatra Utara. Keduanya, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Menurut Iqbal, Polri hanya sebagai lembaga yang diminta bantuan oleh Kemendagri. Dia juga menekankan, permintaan itu bisa dipenuhi atau ditolak.

“Polemik ini masing-masing keilmuan pakar berhak menyampaikan pandangan. Tapi prinsip Polri sampai saat ini posisi Polri hanya diminta dan belum membalas. Surat itu bisa diiyakan dan bisa tidak,” papar dia.

Namun begitu, Iqbal mengatakan, pihaknya telah mengkaji penempatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sormin menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara. Kajian itu dilakukan oleh Divisi Hukum Polri dan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Terpisah, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan pihaknya tidak mengusulkan anggota menjadi penjabat gubernur. Dia menegaskan, Polri dalam posisi sebagai sebagai pihak yang diminta terkait hal ini.

“Ya sudah dijelaskan semua pihak bahwa polisi dalam hal ini tidak pada dalam posisi mengusulkan, polisi itu adalah Bhayangkara negara, ditugaskan di mana pun siap ke kutub pun siap,” katanya di Mabes Polri, Rabu (31/1).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi santai mengenai wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Jokowi mengatakan, usulan itu belum tentu masuk ke ruang kerjanya.

“Jangan-jangan tidak masuk ke meja saya. Sudah ribut saja. Banyak yang suuzan dulu padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi di Istana Negara.

Jokowi menyatakan, perwira tinggi Polri menjadi penjabat saat pilkada bukan hal baru. Ia mengingatkan, sebelumnya ada Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). (mb/cnn indonesia)

Related posts