Sri Mulyani Tegur Kemenhub, Anggaran Banyak Tapi Penyerapan Kecil

Metrobatam, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan performa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyerap anggaran. Dengan nada jengkel, Sri Mulyani menegur jajaran Kemenhub karena serapan anggaran masih kecil.

Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 Kemenhub, di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Read More

“Mengenai Kementerian Perhubungan, data di sini kelihatan, saya hanya minta 10 tahun terakhir, ini cukup memberi ilustrasi mengenai kemampuan Anda semua mengelola sebuah resource (sumber daya) yang ada di tangan kita,” ujarnya.

Menurut bendahara negara tersebut, Kemenhub tidak bisa beralasan bahwa pihaknya kesulitan mengalokasikan uang belanjanya secara efektif.

“There’s no excuse (tidak ada alasan) saya tidak bisa,” tegas Sri Mulyani berapi-api.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memaparkan pagu anggaran dari Kemenhub dan penyerapannya selama beberapa tahun terakhir. Terlihat sejak 2010 hingga 2018, anggaran Kemenhub naik signifikan.

“2010 Kementerian ini anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, tahun 2018 Anda mengelola 48,2 triliun,” sebutnya.

Sayangnya dari sisi penyerapan anggaran tidak terlalu baik. “Penyerapannya tiap tahun, tidak pernah Kementerian Perhubungan menyerap lebih dari 90%,” lanjutnya.

“Kalau anda lihat dari sisa anggarannya yang paling spektakuler tahun 2015. Presiden baru Jokowi ingin segera (mendorong) membangun, dikasih lah anggaran loncat dari Rp 37 triliun (2014) ke Rp 65 triliun (2015),” rincinya.

Sayangnya, lanjut dia, Kementerian Perhubungan hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun dari pagu sebesar Rp 65 triliun.

“Saya bukannya anti untuk tambah anggaran, but, if we can give more tapi tidak jadi apa-apa itu dosanya besar sekali kepada rakyat Indonesia. Sudah kita mungut pajak, belanjanya tidak jadi, itu dosanya double, belum ditambah dosa korupsi,” kata dia dengan lantang.

Jadi dia mulai mempertanyakan, berapa sebenarnya kemampuan Kementerian tersebut dalam mengelola anggaran yang diberikan.

“Kalau kita lihat 2009 sampai 2018 dari realisasi antara 87% hingga bahkan sempat drop ke 72%, maka Kementerian Perhubungan mulai bertanya, berapa sebetulnya kapasitas untuk membelanjakan secara baik,” tambahnya. (mb/detik)

Related posts