Bawaslu Temukan 202 Bacaleg eks Koruptor

Metrobatam, Jakarta – Data pengawasan Bawaslu terdapat 199 bacaleg eks napi korupsi. Saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi 202 bacaleg eks napi korupsi.

“Ya sebelumnya 199 kemudian kan kita input data lagi kami lakukan penelitian kembali, di dapat 223 bacaleg, sekarang (setelah validasi) di dapat 202 bacaleg,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).

Bacaan Lainnya

Fritz mengatakan 202 bacaleg eks napi korupsi ini tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota. Namun ia mengatakan Bawaslu belum dapat memberikan jumlah eks napi korupsi yang terdapat di DPR RI.

“Sebanyak 202 bacaleg eks napi korupsi itu ada di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota. Itu data yang kami temukan. Untuk di RI, kami belum bisa berikan jawaban kira-kira berapa jumlah caleg mantan napi korupsi,” tuturnya.

Ia mengatakan Bawaslu melakukan pengecekan terhadap data eks napi korupsi yang dimilikinya. Salah satu pengecekan yang dilakukan adalah dengan mengecek dokumen dan kasus yang telah diperbuat.

“Kan kita cek kembali dia punya SKCK datanya, kita cek kembali misalnya orangnya, kita cek kembali ke polres setempat bener gak. Karena kalau SKCK kan cuma dibilang terpidana, tidak tau terpidana karena korupsi atau terpidana karena uu yang lain,” ujar Fritz.

“Itu yang divalidasi kembali. Untuk memastikan dia tidak terpidana korupsi, kekerasan seksual dan bandar narkoba,” sambungnya.

Ganti Bacaleg Eks Napi Korupsi

Sementara itu Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengganti bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang berkasnya dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat pernah menjadi narapidana korupsi.

Ketua Bidang PP Wilayah Jateng III DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan pihaknya akan mengganti dua nama baceleg DPR.

“Golkar sendiri sudah mengganti dua orang, satu dari Jawa Tengah pasti, tapi namanya belum muncul. Aceh juga sudah diganti. Insyallah dari dua anggota DPR yang pernah narapidana korupsi akan dipenuhi,” kata Firman di Kompleks Parlemen, Selasa (31/7).

KPU diketahui telah mengembalikan berkas dari dua bacaleg yaitu Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Teuku Muhammad Nurlif, dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, M. Iqbal Wibisono. Dua nama yang bersangkutan pernah tersangkut kasus korupsi.

Di sisi lain, Firman menyebut pihaknya tetap menghormati hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Karenanya, Partai Golkar sempat mengakomodasi dua bacaleg itu dan tetap menghormati proses di MA.

“Golkar memberikan pintu masuk karena ada gugatan, ini kan kita hormati. Maka kalo ada keputusan yang harus dikembalikan, maka itu dikembalikan. Kalau MA menguatkan PKPU maka temen2 diminta utk menghormati,” kata Firman.

Ia mendorong Mahkamah Agung segera memutus gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Aturan itu sendiri melarang caleg memiliki rekam jejak eks napi kasus korupsi.

“Kami menghimbau ke MA, harus segera merespons ini, karena menyangkut hak-hak masyarakat yang dipenuhi, harus disidangkan secepatnya, dan memberikan keputusan yang adil,” ujar dia.

Terpisah, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku pihaknya sudah mengganti tiga bacaleg DPR yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi. Pihaknya mengaku akan ikut aturan main yang dibuat KPU. “Diganti bacaleg yang eks napi korupsi,” ujar dia, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (31/7).

Lukman enggan membeberkan nama bakal caleg yang diganti dan penggantinya. Ia hanya mengatakan ketiga bakal caleg DPR yang diganti berasal dari dapil Aceh, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara.

“Ternyata kita punya cadangan banyak,” imbuhnya.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif. Gugatan uji materi atura itu disebut tengah dilakukan. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait