Golkar: Gerakan #2019GantiPresiden Cara Curi Start Kampanye

Metrobatam, Jakarta – Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah. Partai Golkar pun menilai gerakan #2019GantiPresiden sebagai cara untuk mencuri start sebelum kampanye Pilpres 2019 dimulai.

“Kami tak khawatir dengan gerakan #2019GantiPresiden. Itu kan cara mereka untuk mencuri start kampanye dengan tidak menyebut siapa yang mereka dukung sebagai capres,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (27/8).

Bacaan Lainnya

Ace menyebut indikasi tujuan gerakan tersebut sudah jelas sebagai bahan kampanye. Mengingat para penggeraknya adalah politikus dari partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto.

“Penggeraknya sudah tahu siapa dan dari partai mana serta selama ini mendukung capres siapa. Toh konfigurasi capres-nya hanya dua pasangan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” tutur Ace.

Soal penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, Ace menilai seharusnya para aktivis gerakan itu tak perlu kecewa. Sebab yang punya aspirasi bukan hanya kelompok oposisi, tapi juga para pendukung Presiden Joko Widodo yang ingin Jokowi bisa menjabat dua periode.

“Para penggerak gerakan ganti Presiden 2019 jangan merasa kecewa jika ada pihak-pihak yang menolak gerakan itu. Itu juga bagian dari spontanitas masyarakat yang tidak suka dengan gerakan itu,” kata Ace.

“Masa hanya mereka saja yang boleh menggerakkan masyarakat, sementara yang pro-Jokowi tidak boleh menyampaikan aspirasi sebaliknya,” tambah Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Ace berharap kegiatan yang berbau kampanye dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Masa kampanye pasangan capres-cawapres akan dimulai usai penetapan calon di Pilpres 2019 pada 20 September mendatang.

“Jika mau fair, sebaiknya kita menunggu waktu yang telah ditentukan KPU untuk kampanye. Kita sama-sama beradu konsep dalam ruang kampanye yang kita sepakati bersama,” sebut Ace.

Menurut Jubir tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin itu, pihaknya tak terlalu terbawa isu soal gerakan #2019GantiPresiden. Ace mengakatan, para pendukung mengikuti arahan Jokowi untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Yang penting bagi kami adalah kerja, kerja dan kerja. Rakyat juga tahu dan merasakan mana calon presiden yang sudah bekerja. Presiden yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Presiden yang mampu membangun infrastruktur. Presiden yang dapat mengurangi ketimpangan,” urainya.

Pihak Jokowi-Ma’ruf, disebut Ace, tak perlu strategi khusus untuk menghadapi pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Ia meyakini masyarakat sudah mampu menilai pasangan mana yang benar-benar akan membantu mereka. Ace juga menyindir Prabowo dan parpol pendukungnya yang kerap mengkritik pemerintah namun tidak sesuai fakta.

“Bukan sekadar ngomong saja. Capres yang bisanya hanya menebar pesimisme. Capres yang bisanya hanya mengkritik tanpa data. Jadi tak perlu ada strategi khusus. Biar rakyat sendiri yang menilai dan merasakan,” kata Ace.

Bukan Kampanye

Sementara komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyatakan deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode atau sejenisnya tidak termasuk kampanye. Kegiatan deklarasi tersebut boleh dilaksanakan saat ini dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal.

Wahyu mengutarakan hal tersebut menanggapi fenomena acara deklarasi #2019GantiPresiden yang menuai pro dan kontra di sejumlah daerah.

“Baik #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode itu bukan termasuk media atau metode kampanye,” tutur Wahyu di kantornya, Jakarta, Senin (27/8).

Wahyu mengatakan acara deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak termasuk definisi kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut, lanjut Wahyu, ada beberapa metode kampanye, di antaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum.

Acara deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode cenderung dekat dengan definisi rapat umum karena sama-sama melibatkan banyak orang di tempat umum. Namun, deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak memaparkan visi dan misi pasangan calon, sehingga tidak dapat disebut sebagai kampanye.

“Itu diluar regulasi yang telah dibuat KPU meski ada kaitannya,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan bahwa masyarakat dapat menggelar deklarasi semacam itu. Wahyu menilai hal tersebut merupakan hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara. Apalagi Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip demokrasi.

Meski begitu, kegiatan tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku. Setiap warga yang ingin menghelat acara dan mengundang banyak orang, harus mendapat izin dari pihak berwenang. Dalam hal ini kepolisian.

“Kami saja yang di kampung saja mau gelar wayang kulit harus izin polisi. Semua pihak harus mematuhi itu. Termasuk penggagas deklarasi deklarasi yang ada. Semuanya harus patuh kepada hukum,” ucap Wahyu.

Mengenai pro dan kontra di masyarakat perihal deklarasi dukungan kepada calon peserta Pilpres 2019, Wahyu ingin memandang dengan kacamata positif. Menurutnya, gaduhnya masyarakat beberapa hari terakhir menggambarkan suatu animo politik yang tinggi menyambut Pilpres 2019.

“Kalau kami mengandang bahwa pada satu sisi itu menggambarkan gairah masyarakat. Menunjukkan partisipasi politik yang nyata,” kata Wahyu.

Saat ini, kata Wahyu, adalah momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mendewasakan diri. Wahyu menjelaskan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan pasti ditemui.

Namun, itu semua mesti disikapi dengan bijak. Bukan malah saling bermusuhan.

“Kita tidak bisa berpura-pura tidak ada perbedaan politik yang tajam. Faktanya memang begitu. Yang penting bagaimana perbedaan politik, perbedaan sikap politik itu dilaksanakan dalam suasana yang damai, demokratis, dan patuh terhadap hukum,” tukas Wahyu.

Sementara Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menganggap gerakan #2019GantiPresiden merupakan makar. Ngabalin menyebut acara tersebut kerap memakai modus pengajian.

“Jangan mereka kemas dengan tablig akbar dan pengajian tapi isinya adalah ganti presiden. Ini gerombolan pengacau keamanan negara: GPKN,” ujar Ngabalin Senin (27/8).

“Tidak boleh itu terjadi di seluruh Indonesia. Bilang, Ali Mochtar yang bilang, jangan begitu,” tegas dia.

Ngabalin turut meminta Polri memberi penghargaan ke jajaran yang membubarkan acara gerakan tersebut. Menurut Ngabalin, adalah tugas polisi memastikan keamanan negara. Aparat harus turut memastikan hak-hak warga negara untuk tak diganggu juga terpenuhi.

Atas dasar tersebut, juga UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Ngabalin memandang polisi yang membubarkan acara #2019GantiPresiden layak diganjar penghargaan.

“Kapolri harus memberikan penghargaan kepada semua kepala kepolisian di provinsi mana pun, atau kabupaten/kota bagi Kapolda, untuk memberikan penghargaan kepada semua kepala kepolisian kepada masing tingkatan,” jelas Ngabalin. (mb/detik)

Pos terkait