Ini 2 Opsi PD yang Tak Digubris Prabowo

Metrobatam, Jakarta – Partai Demokrat (PD) memberi 2 opsi kepada Prabowo Subianto terkait pencalonan dirinya di Pilpres 2019. Tapi, Prabowo tak menggubris opsi dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Dua opsi yang dimaksud ialah, Demokrat memberi pilihan kepada Prabowo untuk kembali ke komitmen yang meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Opsi kedua, Prabowo diminta mencari figur alternatif lain untuk mengalahkan duet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Bacaan Lainnya

“Pertama, kembali ke komitmen atau janji Prabowo yang meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survei. Kedua, cari figur alternatif untuk dibicarakan bersama dengan pertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Wasekjen PD Andi Arief, Kamis (9/8).

Kemunculan dua opsi itu bukan tanpa alasan. Demokrat menolak Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo. “Sikap Partai Demokrat menolak Sandi Uno bukan melanggar etika capres lah yang punya hak menentukan cawapres. Sikap Demokrat adalah sesuai dengan azas keadilan dimana Prabowo meng-entertain penolakan PAN dan PKS terhadap kader Demokrat AHY,” ujarnya.

Meski diberi dua opsi oleh Demokrat, Prabowo tetap mendeklarasikan Sandiaga sebagai cawapresnya. Dia menyebut Sandiaga merupakan pilihan terbaik dari yang ada.

“Gerindra, PKS, dan PAN telah memberi kepercayaan kepada saya dan Saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel.

Lebih memilih Sandiaga, Prabowo pun meninggalkan Demokrat. Prabowo sempat bercerita soal sulitnya upaya membangun koalisi, termasuk dengan Demokrat lewat komunikasinya ke SBY.

“Memang membangun suatu koalisi tidak mudah karena banyak harus kita pertemukan. Kita sudah dari awal telah membentuk koalisi de facto dan koalisi de facto tidak hanya kemarin, bermula dari tanggung jawab bersama sejak kita menghadapi berbagai masalah pelik dan rawan terutama Pilkada 2017 yang lalu,” ujar Prabowo.

Tunjukkan Kedewasaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen M Iqbal merespons wacana akan dituntutnya cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief pada Rabu (8/8) petang. Dalam cuitan itu, Andi menuding bahwa PAN dan PKS mendapat masing-masing mahar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno.

“Yang jelas kepolisian terbuka ada laporan keluhan apapun yang diharapkan masyarakat kepada kami karena kami adalah pelindung dan pengayom masyarakat juga penegakan hukum di situ kami akan ada SOP-nya,” ujar Iqbal di kantornya pada Kamis (9/8).

Jika terlihat ada bukti-bukti perbuatan melawan hukum maka akan ada proses penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan itu.

Lebih lanjut Iqbal menilai bahwa setiap kader partai harusnya dewasa dalam berpolitik. Kata dia, jangan sampai omongan para elit politik memantik perpecahan di masyarakat.

“Polri menghimbau agar menyampaikan pesan-pesan positif terutama kepada tim-tim kemenangan… Tunjukkan bahwa negara Republik Indonesia (punya) kedewasaan dalam berpolitik,” ujarnya.

Sebelumnya, Andi telah menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus karena mudah merubah pandangan setelah bernegosiasi terkait logistik Pilpres dengan Sandiaga Uno. Sandi disebut memberikan mahar Rp500 miliar untuk PAN dan PKS untuk memenuhi ambisinya menjadi cawapres Prabowo.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta Andi mencabut perkataannya tersebut jika tak ingin dituntut. Namun Andi justru mengatakan bahwa dia punya data akurat dan tak pernah membuat isu isapan jempol selama karier politiknya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait