PDIP: 6 Poin Nawacita PP Muhammadiyah Membumi dan Inspiratif

Metrobatam, Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengusulkan 6 poin sebagai masukan bagi Nawacita Jilid II Presiden Joko Widodo jika lanjut periode kedua. PDI Perjuangan mengapresiasi 6 poin tersebut yang disampaikan langsung Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

“Setiap kali bertemu dengan Pak Haedar Nashir, Ibu Megawati Soekarnoputri sangat terkesan karena alam pikir Pak Haedar yang penuh kebijaksanaan, inspiratif dan berkemajuan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (6/8) malam.

Bacaan Lainnya

Hasto mengatakan, usulan Muhammadiyah soal Nawacita Jilid II sangat positif. Hasto mengatakan, Nawacita Jilid II bisa menjawab dan menggambarkan arah pembangunan bangsa untuk periode selanjutnya.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih atas masukan beliau. Sangat positif untuk menjadikan Nawacita II menjadi aganda prioritas yang menjawab berbagai persoalan bangsa dan sekaligus memberikan arah pembangunan bangsa 5 tahun kedepan,” sebut Hasto.

PDIP, kata Hasto, akan memasukkan usulan Pak Haedar yang sangat konstruktif tersebut ke dalam Nawacita II.

Nawacita Jilid II akan menjadi pedoman Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kali. PP Muhammadiyah memberikan masukan 6 poin untuk Nawacita II kepada Jokowi.

“Kami doakan bapak bisa menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, dapat berkah dari Allah SWT dan untuk Nawacita kedua, kalau boleh saya berikan enam poin masukan yang siapa tahu ini bisa menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa ini ke depan,” ujar Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Yang pertama, PP Muhammadiyah mengusulkan supaya nilai-nilai keagamaan menjadi nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian PP Muhammadiyah mengusulkan agar Pancasila sebagai landasan filosofi. Usulan yang ketiga adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial. Poin keempat adalah mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara.

“Ini jadi concern Muhammadiyah, bagaimana ada penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global, dan inilah pentingnya restrukturisasi pendidikan nasional,” kata Haedar menjelaskan poin kelima.

“Dan yang keenam, bagaimana meningkatkan peran yang dirintis Pak Presiden, peran proaktif untuk dunia Islam dan menjadi kekuatan Indonesia di depan politik bebas aktif, tapi juga melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa muslim terbesar di dunia,” pungkas Haedar.

Di tempat terpisah Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan, calon presiden selain Jokowi juga akan diberi masukan serupa.

“Kita mempunyai semacam hasil muktamar maupun hasil tanwir berkenaan dengan kemajuan bangsa itu. Itu akan ke semua pihak, setiap masyarakat saja yang mejadi kandidat,” ujar Dadang saat dihubungi, Senin (6/8) malam.

“Kan hari ini belum ada kandidat,” imbuh Dadang.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebelumnya menjelaskan mengapa Muhammadiyah mengusulkan 6 poin Nawacia Jilid II.

“(Kami) menyampaikan enam poin yang disampaikan kepada Bapak Presiden. Ketika banyak orang berbicara tentang orang, kami ingin bicara tentang masa depan, tentang substansi,” sebut Haedar.

Haedar sebelumnya juga menyebut Muhammadiyah akan melakukan hal serupa jika bertemu capres lain. “Nanti kalau kami bertemu yang lain, kami juga beri masukan,” kata Haedar.

Minta ‘Kursi’ Tapi Batal Dukung Jokowi

Sementara itu Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyindir partai politik yang telah meminta pembagian kekuasaan (power sharing) namun batal mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019.

Arsul mengungkapkan itu saat ditanya awak media mengenai pembahasan Nawacita jilid II yang berujung power sharing dalam pertemuan sembilan sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi.

“Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu enggak jadi,” kata Arsul di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/8) malam.

Namun, Arsul enggan mengungkapkan partai politik yang disebut. “Tahu sendiri lah, pura-pura dalam perahu,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini pun mengklaim sejak awal hingga saat ini sembilan koalisi parpol pendukung Jokowi tidak pernah membahas hal tersebut.

Akhir bulan lalu (25/7) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui konferensi pers di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan mengklaim berkali-kali diajak Jokowi masuk ke dalam kabinet pemerintah.

Namun SBY ragu partainya akan diterima oleh koalisi pendukung yang sudah ada. Terlebih dia mengakui hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri belum pulih dan masih jadi hambatan.

SBY juga membantah telah memaksakan kader partainya untuk menjadi cawapres. Menurutnya, posisi cawapres ditentukan sendiri oleh sang calon presiden. (mb/cnnindonesia)

Pos terkait