Soal Wagub DKI, Taufik Ngaku Ditodong PKS untuk Teken Surat Kesepakatan

Metrobatam, Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik membenarkan adanya surat kesepakatan antara PKS dan Gerindra soal posisi Wagub DKI. Dia juga mengakui sudah menandatangani surat itu.

“Iya benar (sudah ditandatangani),” kata Taufik saat dihubungi, Kamis (23/8).

Bacaan Lainnya

Meski begitu, Taufik mengatakan surat tersebut tidak sah. Sebab, menurutnya, penandatanganan surat kesepakatan tersebut harus dibahas dalam rapat partai. “Itu nggak sah. Kita kan tanda tangan itu mesti berdasarkan keputusan rapat,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif mendengar kabar ada surat kesepakatan antara PKS dan Gerinda soal posisi Wagub DKI. Dalam surat tersebut, nama yang disodorkan PKS adalah Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis.

“Menurut kabar karena saya nggak melihat, mendengar dari teman-teman (DPD Gerindra) itu Mardani Ali Sera sama Nurmansjah Lubis,” kata Syarif saat dihubungi.

Lebih jauh Taufik mengakui sempat ada barter politik dengan PKS terkait pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Barter itu pun diwarnai pemaksaan dari PKS.

Taufik menyebut sempat disodorkan surat kesepakatan pengganti Wakil Gubernur DKI oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim saat mendampingi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftar ke KPU, Jumat 10 Agustus 2018.

Taufik mengatakan Ruang VIP KPU saat itu sempat tegang karena PKS memaksa mengajukan dua nama lewat surat itu. Ada nama Mardani Ali Sera dan Nurmansyah Lubis di surat tersebut.

“Saya tanda tangani supaya enggak ramai saja di VIP room,” ucap Taufik.

Taufik menyebut terpaksa menandatangani surat itu karena PKS menyatakan tidak akan menandatangani surat pendaftaran Prabowo-Sandi. Sementara saat itu pendaftaran capres-cawapres tinggal beberapa jam lagi.

Meski demikian Taufik menyatakan bahwa Gerindra tak menganggap surat kesepakatan itu. “Ya, kan, secara formal, organisatoris, harus ada tanda tangan sekretaris, stempel, keputusan rapat, bukan langsung todong-menodong,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Abdul Hakim enggan berkomentar terkait pernyataan Taufik tersebut. “Tanya yang lain saja, saya lagi sibuk,” ucapnya sebelum menutup telepon.

Sandiaga Uno telah mengundurkan diri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta usai maju di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Nama calon pengganti Sandi bermunculan dari Gerindra dan PKS. Ada nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, nama Ketua DPD DKI Jakarta M Taufik, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sementara DPP Partai Gerindra mengaku tak mengetahui soal surat itu. “DPP tidak tahu. Kalau tahu pasti dilarang karena itu kewenangan DPP,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid kepada detikcom, Kamis (23/8).

Kendati demikian, Sodik mengatakan tak tertutup kemungkinan Taufik memang telah menandatangani surat kesepakatan itu tanpa sepengetahuan DPP. “Bisa jadi Pak Taufik benar sudah tanda tangan kesepakatan soal wagub dengan PKS,” ujarnya.

Sodik mengatakan keabsahan surat tersebut perlu diragukan karena tak melalui mekanisme partai. Sebab, penetapan cagub-cawagub merupakan kewenangan DPP bukan DPD.

“Hal tersebut bisa diralat oleh DPP karena soal penetapan cagub adalah kewenangan DPP,” katanya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait