Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja menjadi riuh dengan adanya saling tuding antar kementerian dan lembaga negara.

“Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementrian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara,” ujar Prabowo dalam sebuah tulisan di akun Facebook-nya, Prabowo Subianto, Selasa (16/10).

Pernyataan Prabowo tersebut langsung mengundang pro dan kontra baik dari partai pengusung Prabowo-Sandi hingga partai lawannya. Pihak Istana pun langsung menepis pernyataan Prabowo.

“Nggak, kita nggak ugal-ugalan. Mengelola negara kan nggak seperti itu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).

Bacaan Lainnya

Terkait kabinet kerja yang riuh akibat adanya saling tuding antara kementerian dan lembaga negara seperti yang dimaksud Prabowo, Moeldoko menyebut, mungkin ada saat tertentu para menteri kabinet memiliki pandangan yang berbeda. Namun semua menteri tetap harus berpedoman pada arahan Presiden Joko Widodo.

“Sebenarnya dalam sidang kabinet, penekanan presiden sangat jelas. Tapi mungkin para menteri memiliki pandangan yang mungkin situasional yang dihadapi. Tapi nggak boleh, menteri harus selalu berpedoman pada Presiden. Tadi juga ditekankan supaya menteri memahami psikologi publik yang berjalan,” bebernya.

Moeldoko menegaskan, para menteri harus tetap bekerja dalam satu koridor. “Kita bekerja dalam satu tim, nggak ada atas nama menteri, atas nama gue, nggak ada lagi di situ. Semua kerja untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan siapa pun,” kata dia.

Namun jika terjadi perbedaan pandangan, hal tersebut diselesaikan secara internal. Moeldoko pun mengaku pernah menyelesaikan gaduh di internal.

“Pernah. Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dengan Kabulog dengan Kepala BPN,” kata dia.

Sementara itu PDIP menilai selama ini selalu melemparkan pernyataan bernada pesimistis. Demikian halnya dengan pernyataan Prabowo yang menyebut Kabinet Kerja ugal-ugalan.

“Saya melihat kecenderungan Pak Prabowo bergerak di zona retorika yang bernada pesimis dan skeptis,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (16/10).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, yang menilai ucapan itu menunjukkan Prabowo menularkan diksi negatif sebagai pemimpin.

“Itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo selama ini sering menularkan pilihan-pilihan kata negatif, diksi-diksi negatif. Saya kira ini menunjukkan karakter beliau sebagai pemimpin,” kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).

Partai Golkar menilai pernyataan Prabowo itu berlebihan. “Terlalu berlebihan menilai persoalan miskoordinasi dalam pengelolaan pemerintahan dikaitkan dengan ugal-ugalan. Karena apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah sesuai dengan track menuju Indonesia Maju sebagaimana visi dan misi kami,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (16/10).

Ikut menanggapi pernyataan Prabowo, PPP menyindir balik Prabowo yang sempat ikut meramaikan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Yang ugal-ugalan itu mempengaruhi opini publik melalui kebohongan. Lewat penyebaran hoax menyebabkan jagat politik riuh, itulah ugal-ugalan sebenarnya,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (16/10).

PKS membela Prabowo, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pernyataan Prabowo benar secara fundamental atau dasar.

“Pernyataaan Pak Prabowo benar secara fundamental. Pemimpin itu berpikir do the things right, melakukan sesuatu yang benar. Apa pun harga yang harus dibayar,” ujar Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).

Dalam pernyataan soal pengelolaan negara ugal-ugalan, Prabowo menyinggung gampangnya sebuah kebijakan direvisi tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Bagi Mardani, Prabowo hanya menyampaikan apa yang disebutnya kebenaran.

“Pertimbangannya kebenaran dan cuma kebenaran. Bukan insentif elektoral, bukan kepentingan kelompok apalagi kepentingan sesaat,” tutur Mardani.

“Pemimpin dapat amanah mengelola negara hingga anak cucu kita. Tidak boleh ada keputusan yang diambangkan, didiamkan hingga diubah tanpa pertimbangan yang jelas,” imbuh Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Partai Gerindra menyebut Prabowo punya niat baik dalam pernyataan tersebut. “Apa yang beliau sampaikan itu sudah sangat tepat. Maju mundurnya suatu bangsa tak hanya bergantung pada potensi dan kekayaan negara tersebut, tetapi juga bagaimana pengelolaan negara on the track atau tidak,” ujar Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).

Partai pengusung Prabowo lainnya, PAN menilai Prabowo sedang mengingatkan rakyat soal kondisi negara yang salah urus.

“Pak Prabowo mengingatkan kita semua bahwa pemerintah salah urus. Jadi Pak Prabowo membangkitkan kewaspadaan kita, bukan pesimistis,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada detikcom, Selasa (16/10).

Yandri menampik anggapan yang menyebut Prabowo menebarkan pesimisme. Menurut dia, negara bisa bangkrut andai Joko Widodo kembali memimpin.

“Bayangkan nanti kalau cara-cara yang dilakukan Pak Jokowi dilaksanakan terus, petani bisa mati karena impor beras terus, peternak bisa nggak hidup, petani tebu yang sekarang protes terus, petani garam mati,” jelasnya. (mb/detik)

Pos terkait