KPU Diminta Perjelas Larangan Kampanye di Pesantren

Metrobatam, Jakarta – Politikus Partai Golkar Nusron Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas larangan berkampanye di pondok pesantren (Ponpes).

Sebab, kata dia, ponpes merupakan tempat dengan banyak kawasan dan fungsi masing-masing.

Read More

“Faktanya di dalam pesantren ada rumah kiai, dapur, tempat tinggal, ruang kelas, masjid atau musala. Mestinya harus dipilah-pilah definisinya dibawa,” kata Nusron di Kompleks Istana Bogor, Selasa (9/10).

Hal ini disampaikan menyikapi kunjungan calon wakil presiden Ma’ruf Amin ke sejumlah pondok pesantren semasa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

KPU sebelumnya telah menyatakan pesantren termasuk lembaga pendidikan yang tidak diperbolehkan menjadi tempat kampanye. Kampus menjadi tempat pendidikan lain yang tak boleh digunakan berkampanye.

Hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, Nusron berpendapat aturan tersebut masih belum jelas. Kunjungan Ma’ruf Amin ke pondok pesantren semasa kampanye pun, kata dia, tak melanggar larangan KPU.

Menurutnya, kehadiran Ma’ruf ke sana hanya silaturahmi. “Sampai saat ini saya belum ketemu cara berpikir konteks aturannya. Saya kembalikan kepada laptop saja aturan main. Kalau rumah kiai di dalam pesantren mau gimana lagi?” tutur Kepala BNP2TKI ini.

Tak hanya Ma’ruf, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga berkunjung ke sejumlah pesantren seperti Al-Anwar Sarang, Rembang yang dipimpin KH Maimoen Zubair, dan Pondok Pesantren Al-Qodiri, Jember.

Selain itu, Sandi juga mengunjungi Pesantren Raudlatul Ulum Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumowono, Jember. (mb/cnn indonesia)

Related posts