Prabowo: Saya Jadi Capres untuk Amankan Kekayaan Nasional

Metrobatam, Jakarta – Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya menjadi calon presiden agar dapat mengamankan kekayaan nasional yang selama ini ia anggap dikuasai segelintir orang dan pihak asing.

“Kita harus mengamankan kekayaan nasional kita. Kita harus hentikan kebocoran yang tiap tahun mengalir ke luar, dan untuk itulah saya maju di 2019 yang akan datang,” ucap Prabowo.

Read More

Prabowo mengutarakan hal tersebut saat memberi sambutan dalam Rakernas Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) di pondok pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (10/11).

Selama kurang lebih 50 menit, Prabowo memang menjabarkan pandangannya soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara panjang lebar. Dia menyebut sebagian besar aset dan kekayaan alam Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir orang.

Indonesia, kata Prabowo, memiliki kekayaan alam mineral yang merupakan modal untuk menjadi negara industri terkemuka.

Namun, dia menyayangkan Indonesia tidak merasakan keuntungan dari itu semua karena sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri. Akibatnya, kesejahteraan tidak merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya persilakan saudara-saudara untuk menilai apakah apa yang saya sampaikan masuk akal atau tidak,” ucap Prabowo.

Prabowo menganggap sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan kehendak Pasal 33 UUD 1945.

Dia mengatakan seharusnya pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan kata lain, tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak saja.

Prabowo yakin bahwa pengelolaan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah pola terbaik yang perlu diterapkan Indonesia. Dia bertekad menerapkan itu jika memenangkan Pilpres 2019.

“Apakah jalan keluar yang saya tawarkan masuk akal atau tidak yaitu jalan keluarnya adalah bahwa kekayaan nasional adalah bumi air dan semua kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Prabowo.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim tidak ada ketua umum partai politik yang berani bicara mengenai Pasal 33 UUD 1945, selain dia selaku Ketum Gerindra.

“Memang elite kita selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya adakah ketua umum partai lain yang bicara pasal 33 UUD 1945? Membahas saja tidak mau,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan perekonomian serta sumber daya alam Indonesia yang paling baik tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dia menyayangkan ketika Indonesia tidak menerapkan pola pengelolaan yang termaktub dalam beleid tersebut, padahal hal itu merupakan buah pikir para pendiri bangsa.

Prabowo mengatakan beberapa tahun lalu banyak ekonom datang ke DPR untuk meyakinkan para anggota dewan agar Pasal 33 UUD 1945 dihapus. “Berusaha meyaknikan agar pasal ini dihilangkan. Pasal 33 ini,” ucap Prabowo.

Sistem Ekonomi Kebodohan

Prabowo juga mengatakan bahwa sistem perekonomian yang diterapkan Indonesia saat ini sama dengan economics of stupidity atau ekonomi kebodohan. Dia menyebut bukan lagi ekonomi ala neoliberal, tetapi lebih parah dari pada itu.

“Ini menurut saya bukan ekonomi neolib lagi, ini lebih parah dari neolib. Ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi,” kata Prabowo dalam pidatonya saat Rakernas Lembaga Dakwah IslamIndonesia (LDII) di pondok pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (11/10).

Prabowo mengaku dulu sempat setuju dengan konsep ekonomi neoliberal. Dia menganggap konsep itu baik saat Indonesia masih di bawah payung rezim Orde Baru atau saat dirinya masih menjadi tentara.

“Lihat saja yang kaya sedikit dulu, nanti lama-lama akan menetes ke bawah kekayaan itu. Trickle down katanya. Ternyata yang kaya tambah kaya. Enggak trickle trickle. Netesnya netes tik tik tik. Tidak turun,” kata Prabowo.

Prabowo menyinggung soal gini rasio Indonesia. Menurutnya, data gini rasio menunjukkan ketimpangan ekonomi yang sangat jelas. Dengan kata lain, kekayaan milik segelintir orang tidak menetes ke bawah atau tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

“Gini rasio Indonesia sekarang adalah disebut dengan angka 45,4 artinya 1 persen rakyat kita menguasai 45 persen kekayaan. Jadi konsentrasi kekayaan di 1 persen. Di mana terwujud kesejahteraan? tidak mungkin,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa itu semua akibat dari sebagian besar kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Misalnya, tanah. Merujuk dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Prabowo menyebut 82 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 1 persen warga. Keuntungan dari penguasaan tanah itu pun mengalir ke luar negeri.

Prabowo mengatakan hal tersebut bukan asal bunyi. Dia berkaca dari keadaan yang mana kekayaan Indonesia justru mengalir ke luar negeri. Dia menyebut $300 miliar mengalir ke luar negeri dalam rentang 1997-2014. Dengan demikian, tidak ada kekayaan yang berada di dalam negeri.

Prabowo mengklaim pemerintah telah mengakui hal tersebut. Bahkan, katanya, pemerintah juga mengamini ada sekian ribu triliun uang yang saat ini berada di luar negeri.

“Tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera yang adil, karena uangnya tidak ada. Sekarang terbukti, rumah sakit banyak yang tidak dibayar BPJS-nya. Banyak sekali,” ucap Prabowo. (mb/cnn indonesia)

Related posts