Menteri Masa Depan Jokowi: Politikus Versus Praktisi

Metrobatam, Jakarta – Sepucuk surat dengan format PDF yang berisi daftar menteri kabinet kerja jilid II tersebar di kalangan warganet pada Selasa (16/7) malam. Sejumlah perbincangan bergulir ramai, baik di media sosial, maupun grup aplikasi pesan.

Mereka menebak-nebak dan berdiskusi terkait sosok yang tepat untuk menduduki kursi masing-masing kementerian.

Muat Lebih

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, dari 15 kursi menteri ekonomi, Jokowi menunjuk 10 tokoh profesional untuk memimpin kementerian teknis. Kesepuluh jabatan tersebut antara lain, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator kemaritiman, menteri keuangan, menteri ESDM, menteri PPN/Bappenas, menteri PUPR, menteri BUMN, menteri KKP, menteri perhubungan, dan menteri perdagangan.

Sisanya, lima jabatan menteri ditempati tokoh politik yakni, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri ketenagakerjaan, menteri koperasi dan UKM, serta menteri desa dan PDTT.

Namun dalam perkembangannya, Jokowi justru menambah kuota non-praktisi untuk menduduki kursi menteri ekonomi. Dalam perombakan (reshuffle) kabinet, presiden mengganti pejabat menteri perdagangan dan menko kemaritiman yang semula berasal dari kalangan profesional , kemudian diganti oleh politikus dan mantan TNI.

Dalam pemilihan menteri kabinet selanjutnya, sejumlah pejabat veteran dan ekonom berharap Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa lebih bijaksana dalam memilih tokoh yang memang layak untuk menduduki kursi pimpinan kementerian/lembaga (K/L). Pasalnya, hal itu akan berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang telah memanggil sejumlah praktisi dan politisi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi negeri ini. Tokoh-tokoh partai politik pendukung koalisi, sebut saja Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Hary Tanoesoedibyo, dan Grace Natalie.

Dari kalangan praktisi, Jokowi juga mengundang sejumlah pengusaha antara lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. Ketiganya, disebut-sebut berpotensi mengisi jabatan menteri ekonomi.

Tak hanya itu, muncul pula nama-nama tokoh muda yang diisukan masuk dalam birokrasi pemerintah, seperti pucuk pimpinan perusahaan rintisan (startup) nasional, termasuk CEO PT Gojek Indonesia Nadiem Makarim.

Kendati demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar anak-anak muda yang telah sukses berbisnis sebaiknya tak dipaksa masuk ke birokrasi, termasuk untuk jabatan menteri. Menurut dia, kemampuan berbisnis para anak muda masih dibutuhkan di Indonesia.

“Kalau jadi menteri tentu banyak yang mau, kalau entrepreneur tidak banyak. Jadi jangan anak muda yang sukses di bisnis didorong-dorong jadi birokrat,” ujar JK usai bertemu Nadiem di kantornya.

Tak hanya itu, JK juga mengimbau menteri-menteri baru, khususnya di bidang ekonomi, harus memiliki ketegasan dalam mengeksekusi berbagai keputusan.

Jadi Perhatian Investor

Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai perombakan kabinet tentu menjadi perhatian investor, khususnya posisi menteri ekonomi yang strategis, seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

“Susunan menteri jadi sinyal yang ditunggu investor. Kalau masih ada wajah-wajah yang lama, tapi kinerjanya kurang bagus, itu bisa menurunkan optimisme pasar,” ujar Bhima.

Khusus tim ekonomi, Bhima mengimbau Jokowi sebaiknya tak memilih terlalu banyak politikus untuk mengisi jabatan menteri. Pasalnya, semakin banyak politikus terpilih menandakan ada profesionalitas yang terganggu. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor.

“Kalau bisa jangan diisi politisi. Orang lama atau baru yang penting punya integritas, tidak tersangkut (kasus) KPK, bisa berkoordinasi, kebijakan lebih tepat sasaran dan rasional. Tak ketinggalan, mereka harus punya hubungan dengan dunia usaha,” ungkap Bhima.

Senada, Ekonom PT Standard Chartered Bank Aldian Taloputra menilai reaksi pasar keuangan akan sangat bergantung pada figur menteri yang dipilih oleh Jokowi. Pelaku pasar akan merespons positif jika sosok menteri memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi pemerintah, terutama pada pos-pos kementerian ekonomi.

“Saya pikir beberapa posisi menteri saat ini akan dipertahankan untuk menjamin kelancaran transisi pemerintahan,” Ujar Aldian.

Butuh Dukungan Politik

Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual berpendapat, Jokowi memang tak mungkin hanya menunjuk kalangan profesional untuk menduduki semua jabatan menteri. Pasalnya, presiden membutuhkan dukungan partai politik untuk membentuk pemerintahan yang kuat, sehingga mau tak mau memilih menteri dari kalangan politisi.

Hanya saja, David mengimbau Kepala Negara untuk memilih lebih banyak profesional yang memiliki keahlian teknis untuk mengisi jabatan menteri bidang ekonomi.

“Karena pasar akan menilai kalau politisi isi jabatan menteri ekonomi mungkin kurang kredibel, ya itu persepsi pasar biasanya begitu,” ujar David.

Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengibaratkan seleksi menteri layaknya mengelola klub sepak bola. Presiden selaku pelatih tim sepak bola harus menentukan strategi yang tepat terlebih dahulu, baik menyerang, bertahan, maupun keduanya.

Hal yang pasti, Jokowi harus membuat kabinet selanjutnya langsung tancap gas membenahi persoalan ekonomi. Kinerja kabinet lanjutan harus lebih baik dari kabinet awal yang masih ‘coba-coba’.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai struktur pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presidensial murni, melainkan bercampur sistem parlementer. Hal itu menyebabkan hak prerogatif presiden terbelenggu dengan kesepakatan politik.

“Realitas itu tidak bisa diabaikan, sehingga mau tidak mau Kemenko Perekonomian harus dari politisi. Hal yang jelas mereka ampuh untuk bekali diri dengan perencanaan kuat dan strong leadership,” ujarnya.

Menurut Piter, Jokowi harus bijaksana dalam menentukan sosok yang tepat untuk menduduki kursi menteri ekonomi, meski tentu dilema antara idealisme, keinginan, dan kenyataan janji politik yang harus dihadapi. Kepala Negara harus mengumumkan nama-nama menteri pilihannya dalam waktu dekat untuk memberi kepastian pasar, setidaknya pada Agustus atau September 2019.

Telisa, Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan Jokowi perlu segera mengumumkan susunan menteri kabinet baru dalam waktu dekat. Pasalnya, ketidakpastian yang semakin lama akan menciptakan sentimen negatif bagi pelaku usaha. Pada dasarnya, investor membutuhkan ekspektasi, terutama soal gebrakan kebijakan baru di masa mendatang.

“Ada yang perlu dipertahankan, tapi memang diharapkan ada pembaharuan juga. Menteri yang terbukti perform perlu lanjut, dengan syarat mereka menawarkan program kerja baru,” ujar Telisa. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Pos terkait

Booking.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.