Geger Calon Menteri Jokowi Diminta Setor Rp 500 M, Jangan Lempar Isu Liar

Metrobatam, Jakarta – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz Humphrey Jemat melempar isu liar seputar penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Isu itu disampaikan Humphrey dalam diskusi ‘Quo Vadis Pilkada Langsung’ di kantor Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Seperti dilaporkan detik.com, Humphrey memulai pemaparan perihal pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut.

Kemudian, Humphrey menyebut ada seorang calon menteri yang diinginkan Jokowi dan mau di-endorse salah satu parpol. Untuk itu, sang calon menteri tidak perlu memberikan uang demi jabatan itu, tapi harus ada komitmen selama menjadi menteri berkontribusi Rp 500 miliar.

“Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against (melawan) dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa. Karena diminta uang pun dia tidak punya. Karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” kata Humphrey.

Bacaan Lainnya

“Tapi memang ada kesulitan, ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri, tapi kondisi yang tadi, selama dia jadi menteri dia harus membuat mencetak yang Rp 500 miliar,” lanjutnya.

Isu yang dilempar Humphrey menuai tanggapan dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa Achmad Baidowi menilai isu itu ngawur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Achmad pun menantang Humphrey menyebut sosok dan partai politik yang dimaksud.

“Sehingga tidak menjadi fitnah politik. Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lagian ngitung isu Rp 500 miliar dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan. Makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” katanya.

Hal senada disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP meminta Humphrey tak melempar isu liar.

“Info Pak Humphrey Djemat harus diperjelas agar menjadi terang benderang dan kita dapat pembelajaran sekaligus kearifan bila memang info tersebut benar. Kalau sekadar kabar burung, di panggung politik terlalu banyak kabar burung,” kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno. (mb/cnbc indonesia)

Pos terkait