Demokrat: Presiden Tiga Periode Munculkan Kekuasaan Otoriter

Metrobatam, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Irwan, menolak bila masa jabatan presiden RI diperpanjang hingga tiga periode. Ia menilai mekanisme itu berpotensi mengembalikan kekuasaan yang otoriter di Indonesia.

Wacana untuk kembali melakukan amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden menguat beberapa waktu belakangan. Beberapa pihak dikabarkan menghendaki batas maksimal masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

Muat Lebih

“Upaya mengubah untuk maksud memperpanjang periode jabatan presiden menjadi 3 periode […] bisa dianggap sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter,” kata Irwan dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (2/12).

Irwan menjelaskan bahwa pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode merupakan kesepakatan seluruh fraksi di MPR pada era awal reformasi.

Kala itu, para anggota dewan memiliki konsensus bahwa presiden harus dibatasi masa jabatannya agar meminimalisir kekuasaan yang koruptif dan sewenang-wenang. Ia curiga pihak yang mengusulkan wacana itu pernah berpengalaman menikmati kekuasaan otoriter di bawah pemerintahan rezim Orde Baru dan ingin kembali mengulang hal tersebut.

“Jadi tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali,” kata dia.

Tak hanya itu, Irwan juga menolak rencana untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR RI. Menurutnya, rencana itu justru mengkhianati cita-cita reformasi 1998.

“Isu mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR dalam wacana amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu jelas-jelas menghianati konsensus reformasi,” kata Irwan.

Menanggapi polemik ini, Presiden Joko Widodo sudah menolak rencana tersebut. Ia mengatakan pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.

Memiliki Kepentingan Pilpres 2024

Pihak yang melontarkan isu jabatan presiden menjadi tiga periode masih menjadi misteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pihak yang melontarkan isu tersebut memiliki kepentingan politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Ya (yang melontarkan isu jabatan presiden menjadi tiga periode) yang punya kepentingan politik (Pilpres) 2024 yang akan datanglah,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Namun, Syaifullah enggan mengungkapkan pihak yang menurutnya sebagai pencetus pertama wacana jabatan presiden tiga periode itu. Dia hanya menyinggung mengenai musyawarah nasional (munas) partai yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Saya nggak enaklah menyebutnya. Tapi ini kan sudah menjelang munas-munas segala macam kan,” ucap Tamliha.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui pihak yang melontarkan isu jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, Jokowi sudah mengetahui bahwa pihak yang menyebarkan isu tersebut sedang mencari muka ke dirinya.

“Ya artinya Pak Presiden tahu siapa yang usul dong. Nggak mungkin dong kalau Pak Presiden tidak tahu bicara begitu. Jadi Pak Presiden tahu bahwa yang mengusul itu sedang cari muka,” sebut Jazilul.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.

“Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Arsul.

Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

“Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu, kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang,” terang Hidayat.

Namun, Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.

“Jadi nggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya (jabatan presiden) tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu kita lemparkan dulu ke publik. Abis diinikan (dilempar ke publik), baru kita nanti simpulkan,” kata Saan saat dimintai konfirmasi. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Pos terkait

Booking.com