Golkar Dorong Pemerintah Segera Terbitkan UU Ibu Kota Baru

Metrobatam, Jakarta – Partai Golkar mendukung rencana Presiden Joko Widodo terkait ibu kota baru. Namun Golkar mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi atau undang-undang terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tersebut.

Hal tersebut menjadi salah satu dari 10 poin pernyataan politik Golkar yang digodok dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/12).

“Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan undang-undang ibu kota negara Republik Indonesia,” kata Anggota Penyelenggara Munas X Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Dia pun menyatakan bahwa Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan, mengamalkan, dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini.

Berangkat dari itu, katanya, Golkar akan memperjuangkan lahirnya regulasi tentang pembinaan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, kata Ace, Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, serta tidak memberikan ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal atau berpotensi mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan.

Karena itu, menurutnya, Golkar berkomitmen bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyampaikan bahwa Golkar melihat proses demokrasi masih perlu disempurnakan. Golkar pun mendorong penguatan sistem presidensial, partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg.

Dia menyampaikan, Golkar juga berpandang bahwa diperlukan kajian secara mendalam terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Selain itu, menurut Ace, Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi serta miskin struktur.

Dia menuturkan, Golkar juga mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, Golkar pun mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang serta minyak dan gas.

Dia menuturkan bahwa investasi ini harus mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri serta memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon.

Selanjutnya, kata Ace, Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.

Dia melanjutkan, Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terakhir, Ace menuturkan Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts