Gubernur Sumbar 12 Kali ke LN Selama 2019, Andre Bandingkan dengan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melakukan perjalanan ke luar negeri (LN) untuk memenuhi undangan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2019. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang mempertanyakan kunjungan itu lalu membandingkannya dengan kunker Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun,” ucap Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Bacaan Lainnya

Andre mengaku mendapatkan data kunjungan kerja Gubernur Irwan ke luar negeri. Data valid yang dia ketahui adalah soal kunjungan luar negeri Gubernur Sumbar selama tahun 2019.

“Menurut data yang kami dapatkan hampir setiap bulan pergi ke luar negeri, hampir setiap bulan. Bahkan ada yang satu bulan itu dua kali. Data yang sudah saya dapatkan secara valid 2019 ini saja sudah 12 kali kunjungan ke luar negeri,” kata Andre.

“2018 katanya lebih banyak, tapi saya belum pegang data validnya, indikasinya 16, katanya 2018, tapi data validnya saya lagi tunggu secara resmi. Yang pasti yang valid 2019 itu 12 kali,” sambungnya.

Andre menegaskan perintahnya kepada Fraksi Gerindra DPRD Sumbar untuk mengajukan hak interpelasi atas kunjungan kerja Gubernur Sumbar ke luar negeri semata-mata karena aspirasi masyarakat. Gerindra Sumbar mengaku menangkap keresahan warga atas kunker Irwan ke luar negeri.

“Ini kan jadi pertanyaan kami, uang APBD dipakai begitu banyak, tentu hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat Sumbar. Kami menangkap aspirasi ini, menyerap aspirasi ini, lalu untuk itu kami melakukan hak konstitusi anggota DPRD Sumbar dengan bertanya melakukan interpelasi dan bertanya supaya Pak Gubernur Sumbar bisa menjelaskan pemakaian APBD yang begitu banyak jumlahnya ini, dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Andre.

Andre menegaskan hak interpelasi ini sama sekali tidak terkait dengan PKS, di mana istri dari Irwan Prayitno, Nevi Zuariana, merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Dia tak ingin ada opini hak interpelasi dipertentangkan dengan PKS.

“Sekali lagi saya ingin tegaskan kepada Pak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, tidak ada urusan dengan PKS, saya ingin tegaskan, tidak ada kita menarik-menarik PKS. Tidak ada saya mengomentari PKS. Supaya tidak ada penggiringan opini ini pertentangan, ini tidak ada,” imbuh Andre.

Buktinya Diinterpelasi

Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membalas pernyataan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief yang membela Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno. Dasco mengatakan bukti kunjungan kerja (kunker) Irwan ke luar negeri pun sudah ada.

“Iya kinerjanya ada, tapikan sekarang yang diinterpelasi juga buktinya ada, gitu,” kata Dasco di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Hak interpelasi yang mau diajukan oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menurut Dasco merupakan hak anggota DPRD. Hak itu pun dijamin oleh undang-undang.

“Itu hak interpelasikan dijamin oleh UU loh,” ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief membela Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang akan diinterpelasi Fraksi Gerindra setempat. Andi Arief mengenal baik sosok Irwan Prayitno.

“Gubernur Sumbar @irwanprayitno saya kenal baik. Tidak banyak cakap, lebih banyak bekerja, berilmu dan sukses dua kali terpilih,” kata Andi Arief lewat cuitannya yang dia bagikan kepada wartawan, Senin (16/12).

Sementara itu Demokrat mengaku siap mendukung langkah Gerindra.

“Kita dukung, sepanjang untuk kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat, M.Nurnas kepada detikcom, Senin (16/12/2019).

Meski menyatakan kesiapan untuk mendukung, namun menurut Nurnas, pihaknya masih harus melihat substansi dari interpalasi tersebut.

“Kita lihat dulu apa substansinya. Dan tentu saja, ini harus kita bicarakan dengan seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPRD Sumbar,” kata Nurnas.

Jika terlaksana, interpelasi ini kata Nurnas, akan menjadi yang pertama di gedung dewan

“Kami sendiri di Demokrat pernah mengajukan hak angket, namun saat itu mentah di (rapat) Paripurna. Waktu itu hak angket tentang Dana Hibah untuk Safari PKS. Sudah sampai paripurna, tapi batal terlaksana,” cerita dia. (mb/detik)

Pos terkait