PDIP Minta Jokowi Hati-hati soal Usulan Presiden 3 Periode

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pihak yang memunculkan wacana masa jabatan presiden 3 periode hendak mencari muka ke dirinya. PDIP pun meminta Jokowi untuk berhati-hati terhadap isu tersebut.

“Kita berharap kepada presiden untuk berhati-hati menangkap ide itu. Bisa macem-macem perspektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macem-macem. Tergantung perspektif, cara pandang,” kata Wasekjen PDIP, Arif Wibowo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Muat Lebih

Arif khawatir banyak maksud di balik wacana tersebut. Dia pun menilai seluruh partai politik koalisi perlu untuk kembali mendiskusikan perihal wacana amandemen UUD 1945 agar isu yang diusung tak melebar.

“Menurut saya harus konsisten terhadap hal yang pernah dibahas dan dikaji secara matang tentang penting dna perlunya GBHN. Itu saja. Sebab kalau di luar hal itu terkait amandemen kita pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya ke mana-mana,” ujarnya.

Bagi PDIP sendiri, Arif mengatakan memang mendorong wacana untuk mengkaji amandemen UUD 1945 khususnya terkait GBHN. Namun, dia menegaskan, partainya tak setuju wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Kalau kita pandangannya tidak setuju 3 periode perpanjangan masa jabatan. Itu sudah cukup. Tapi kita mendorong dikaji terus yang mendalam. MPR yang kemarin sampai hari ini melakukan berbagai kajian tetapi, memang sejauh sebagai badan pengkajian MPR saya tidak melihat ada isu itu yang sempat dibahas. Satu-satunya yang dikerucutkan adalah soal GBHN. Itu aja, makannya PDIP berpandangan ya GBHN itu yang paling penting,” tutur Arif.

“Nah kalau sekarang melebar-lebar, MPR yang sekarang apakah sudah melakukan kajian. Setahu saya itu baru ide lepas,” imbuh dia.

Sementara PKS mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pihak yang memunculkan wacana masa jabatan presiden 3 periode hendak mencari muka ke dirinya. Sebab, menurut PKS, jika dibiarkan, wacana tersebut akan menjadi bencana bagi demokrasi Indonesia.

“Bravo untuk Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamental. Kalau Pak Jokowi nggak punya sikap tegas, maka ini akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bencana. Karena jadi liar ini, awalnya GBHN, presiden dipilih MPR, tiga periode. Nah, saya apresiasi Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Mardani mengatakan isu penambahan masa jabatan presiden ini memang memberi ‘getah’ kepada Jokowi. Sebab, publik akan menafsirkan wacana ini digulirkan agar Jokowi tetap bisa duduk di bangku nomor satu di Indonesia.

“Isu ini memang menohok Pak Jokowi. Karena publik menafsirkan Pak Jokowi yang mau 3 periode karena beliau yang lagi berkuasa. Jadi cari muka atau tidak, pokoknya Pak Jokowi yang kena getahnya. Makanya dia harus secara tegas menegasikan itu. Saya apresiasi tetapi tindak lanjuti dan usahakan,” ujarnya.

Anggota DPR itu pun meminta Jokowi menindaklanjuti pihak yang mencari muka tersebut. Sebab, menurut Mardani, wacana tersebut berbahaya bagi Jokowi.

“Saya ingin Pak Jokowi menindaklanjuti dengan bukan cuma tegas menampar atau apa, dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya bagi legacy Pak Jokowi,” kata Mardani.

Urusan MPR

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar perihal wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Dia menegaskan wacana tersebut merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Itu urusan politik MPR. Menteri tidak boleh bicara itu,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (2/12).

Mahfud menuturkan pihaknya hanya fokus untuk memberi pengamanan terhadap negara, termasuk jalan sidang amandemen UUD 1945 di MPR. Namun, dia menegaskan Kemenkopolhukam tidak akan masuk ke dalam substansi politik di MPR.

“Kalau stabilitasnya kami jaga. Kalau bersidang kami jaga. Kalau substansinya tidak boleh kita,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sebelumnya, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menguat beberapa waktu belakangan. Ada pihak yang dikabarkan menghendaki batas maksimal masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

Ada pula usulan masa jabatan presiden diubah menjadi satu periode saja. Namun, memiliki durasi selama 8 tahun dalam satu periode.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode adalah usul dari fraksi Partai NasDem.

“Ini ada yang menyampaikan seperti ini [penambahan masa jabatan], kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

Namun, NasDem membantah apa yang diutarakan Arsul tersebut. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustofa mengatakan partainya belum menentukan sikap politik soal perubahan jabatan masa presiden.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan dalam rencana amendemen UUD 1945.

Ia mengatakan ada tiga kemungkinan yang ingin diwujudkan pihak yang memberikan usulan tersebut.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Jokowi mengatakan sejak awal sudah meminta agar amendemen UUD 1945 yang akan dilakukan fokus saja pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Pos terkait

Booking.com