Tarif THC Pelabuhan Dinilai Naik Tanpa Edaran Resmi, Alfi/Ilfa Batam Tegaskan Jangan Ada Oknum di Pelayaran

Keterangan gambar: Ketua DPC Alfi/Ilfa Batam periode 2023-2028, Apin Maradonald (dua dari kanan) menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di kantor Sekretariat Alfi Selasa (31/10/2023). /Ilh4m/MetroBatam

METROBATAM.COM, BATAM – Sejumlah pengusaha forwarding khususnya yang tegabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (Alfi/Ilfa) Batam menyayangkan atas tindakan dari beberapa perusahaan pelayaran terkait menaikkan biaya pelayanan peti kemas atau atau Terminal Handling Charges (THC) yang terkesan sesuka hati atau sepihak.

Bahkan kenaikan tarif harga tersebut sudah melenceng sangat jauh dari yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Tentunya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Seperti yang dilakukan PT SPIL (Salam Pacific Indonesia Lines) dan PT Tanto Intim Line.

Parahnya lagi, kenaikan tarif THC tersebut akan diberlakukan mulai besok, tanggal 1 November 2023 tanpa adanya sosilisasi dan alasan yang jelas kepada para pengusaha.

Ketua DPC Alfi/Ilfa Batam periode 2023-2028, Apin Maradonald mengatakan, tarif THC sebenarnya sudah ditentukan sesuai Peraturan Kepala (Perka) di Nomor 4 Tahun 2023 oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Bacaan Lainnya

Namun, lanjut Apin, kenyataan di lapangan selama ini perusahaan pelayaran sudah menaikkan tarif lebih tinggi dari aturan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan penambahan kenaikan tarif lagi.

Apin menjelaskan, sebagai perbandingan, di dalam Perka itu, BUP menerapkan harga THC untuk kontainer 20 feet Laden (LD/isi) adalah sebesar Rp603.000 dan Lolo kontainer 20 feet LD senilai Rp150 ribu.

Meski demikian, tarif THC itu sendiri sudah mengalami kenaikan dan ditetapkan sendiri oleh perusahaan pelayaran sejak 10 tahun yang lalu sebesar Rp1 juta.

Sedangkan tarif yang dinaikan per tanggal 1 November 2023 ini menjadi Rp850 ribu THC 20 feet LD dan Lolo 1×20 feet LD Rp550 ribu dengan total yang harus dikeluarkan sebesar Rp1,4 juta.

“Kenaikan tarif ini hampir mencapai 100 persen dari tarif yang ditetapkan BUP. Nah sejak 10 tahun lalu perusahaan pelayaran sudah menerapkan harga yang lebih tinggi dari Perka. Sekarang karena saya merasa tanggung jawab moral dan amanah sebagai Ketua DPC Alfi/Ilfa sampai 2028, saya tidak mau ada oknum nakal di pelayaran. Sekarang akan dinaikkan lagi tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi. Mereka hanya mengirimkan informasi kenaikan harga lewat pesan WhatsApp dan tanpa ada edaran resmi,” sebut Apin di kantor Sekretariat Alfi kepada awak media ini, Selasa (31/10) siang.

Apin mengatakan, pihaknya tidak melarang adanya kenaikan tarif tersebut, namun harus dijelaskan apa dasar pertimbangan atas perubahan atau kenaikan harga tarif. Selain itu, dalam pengkajiannya seyogyanya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha forwarder yang berkaitan langsung dengan hal ini.

“Perusahaan pelayaran memang pihak swasta. Namun untuk kenaikan tarif ini juga ada aturan mainnya, tidak bisa serta merta langsung naik tanpa dijelaskan apa alasannya. Apalagi disampaikan hanya melalui Whatsapp saja, nah ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya.

Apin menjelaskan, forwarder adalah penghubung secara langsung kepada pemerintah maupun masyarakat. Ia takut kenaikan tarif Container Handling Charge (CHC) ini akan berdampak sangat buruk bagi dunia logistik khususnya di Batam.

“Saya takutkan dengan kenaikan harga yang menurut saya tidak wajar ini akan menimbulkan ricuh, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan logistik di Kota Batam. Seharusnya, mereka melibatkan para pakar serta pemerintahan maupun sosialisasi bersama para forwarding sebelum harga dinaikkan,” ujarnya didampingi Ketua Lama, Capt. Daniel Burhanudin yang telah menjabat sejak tahun 1997 silam.

Dengan pemberlakukan tarif baru ini, dipastikan dapat mempengaruhi kenaikan harga komoditi ataupun bahan kebutuhan pokok (bapok) masyarakat di Batam, sehingga beban hidup masyarakat semakin meningkat.

Selain itu, juga berpotensi mempengaruhi kenaikan harga trucking dan jasa bongkar muat di Pelabuhan Batuampar serta buruh bongkar di gudang atau pabrik penerima.

“Kondisi ini pastinya juga akan menyebabkan inflasi. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilu 2024. Jangan sampai ini juga menjadi konflik tersendiri bagi Batam,” katanya.

Ia berharap pemerintah atau regulator bisa menanggapi hal ini dengan memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran yang menaikkan tarif sesuka hati itu.

“Kita minta atensinya dari pemerintah Kota Batam, mengingat Alfi/Ilfa Batam selama ini telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Batam dan kemajuan logistik. Apalagi, baru-baru ini mantan Ketua ALFI Kota Batam Kapten Daniel Burhanudin mendapatkan penganugrahan sebagai tokoh logistik ajang Investment Award 2023 oleh BP Batam di Radisson Golf and Convention Centre, Bukit Indah Sukajadi pada Jumat (27/10) kemarin,” sebut dia.

Dalam hal ini, pihaknya telah menyurati para stakeholder maupun ketua asosiasi lainnya di Batam agar bisa bersama-sama mengambil langkah apa yang harus dilakukan. Hal ini juga telah diteruskan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Alfi/Ilfa, Yukki N Hanafi.

Ia berharap, kepada seluruh pelayaran domestik maupun internasional ke depannya ataupun BUP sebagai regulator dalam menaikan tarif harus melibatkan asosiasi. Sehingga, bisa meminimalisir hal-hal negatif yang berdampak kepada masyarakat Batam khususnya.

Saat pelantikan, ia mendapat arahan dari Ketum DPP Alfi/Ilfa Yukki N Hanafi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Alfi/Ilfa Akbar Djohan dan para sesepuh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI/ ILFA se-Indonesia agar di dalam Alfi/Ilfa harus bisa memilih Ketum yang berkompeten, memiliki pergaulan dengan pelaku usaha, instansi pemerintahan, stakeholder pelabuhan dan menjalin hubungan dengan TNI-Polri.

Lalu selalu aktif dalam berkolaborasi juga komunikasi dengan para stakeholder, sehingga saat anggota di daerah memiliki permasalahan baik secara administrasi ataupun kelengkapan dokumen, bisa dijembatani.

“Hadirnya Alfi/Ilfa yang berada di bawah Menteri Perhubungan (Menhub) adalah perpanjangan pemerintah dan menjadi wadah bagi pelaku jasa untuk mengawal kebijakan pemerintah dan menghindari persaingan tidak sehat dengan memberi pelatihan kepada anggota yang bergabung,” tutupnya. (Ilh4m)

Pos terkait