Pansus DPRD Kota Batam Tinjau Kampung Tua Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

Kampung Tua Seranggong Terbengkalai, Pansus DPRD Batam Dalami Persoalan Legalitas Lahan

METROBATAM.COM, BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua terus mengintensifkan pembahasan dengan turun langsung ke sejumlah kawasan kampung tua.

Kali ini, Pansus melakukan peninjauan lapangan di Kampung Tua Seranggong, Kecamatan Bengkong, Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan sekaligus mengumpulkan fakta sebagai bahan penyempurnaan rancangan regulasi.

Peninjauan dipimpin Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda, SE, bersama anggota Pansus lainnya, yakni Taufik Ace Muntasir, Tapis Dabbal Siahaan, SH, Siti Nurlailah, ST, MT, serta Asnawati Atiq, SE, MM.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendapati kawasan Kampung Tua Seranggong sudah tidak lagi dihuni masyarakat. Area yang sebelumnya disebut pernah ditempati puluhan kepala keluarga (KK) itu kini dipenuhi semak belukar dan cukup sulit dijangkau, meskipun berada tidak jauh dari kawasan perkotaan.

Bacaan Lainnya
Kampung Tua Seranggong Terbengkalai, Pansus DPRD Batam Dalami Persoalan Legalitas Lahan

Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda, mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja Pansus untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi masing-masing kampung tua di Batam.

Menurutnya, hasil pengamatan langsung di lapangan diperlukan agar materi Ranperda yang tengah dibahas tidak hanya berdasarkan kajian administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan persoalan yang dihadapi setiap kawasan.

“Hari ini kita meninjau Kampung Tua Seranggong di Bengkong. Kita himpun kenyataan di lapangan sebagai bahan untuk pembahasan intensif terkait Ranperda ini,” kata Kamaruddin.

Ia menjelaskan, setiap kampung tua memiliki karakteristik dan persoalan tersendiri. Meski demikian, sejumlah persoalan yang kerap muncul berkaitan dengan status legalitas lahan serta kejelasan batas wilayah.

Karena itu, Pansus memandang perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk BP Batam, agar regulasi yang disusun nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kebijakan tata ruang yang berlaku.

“Ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait seperti BP Batam, agar Perda ini nantinya benar-benar sinkron dengan peraturan lainnya,” ujarnya.

Kamaruddin menambahkan, hasil peninjauan serta berbagai masukan yang dihimpun, termasuk komunikasi dengan tokoh masyarakat dan Rumpun Warisan Khazanah Batam (RWKB), akan menjadi bahan pembahasan lanjutan.

Seluruh temuan tersebut nantinya dibahas bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk menyempurnakan substansi Ranperda.

Kampung Tua Seranggong Terbengkalai, Pansus DPRD Batam Dalami Persoalan Legalitas Lahan

Pansus Perkuat Koordinasi dengan Wali Kota dan BP Batam

Pada hari yang sama, Pansus juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Ex-Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Pertemuan tersebut membahas perkembangan serta substansi Ranperda tentang Penataan Kampung Tua.

Ketua Pansus, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan pembahasan regulasi tersebut terus dilakukan secara intensif melalui peninjauan lapangan, koordinasi lintas instansi, dan penghimpunan berbagai aspirasi.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar peraturan daerah yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di kawasan kampung tua.

Ia berharap Ranperda tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam menjaga keberadaan kampung tua sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Batam.

Selain melindungi nilai sejarah dan budaya, regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kejelasan status hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kampung tua.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda Penataan Kampung Tua tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan legalitas lahan dan batas kawasan, tetapi juga memastikan keberadaan kampung tua tetap terlindungi sebagai bagian dari identitas dan sejarah perkembangan Kota Batam. (RH)

Pos terkait