METROBATAM.COM, JAKARTA – Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra, menegaskan perundungan di tempat kerja tidak dapat ditoleransi. Pernyataan tersebut menanggapi kasus perundungan di sebuah perusahaan animasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang viral di media sosial.
“Jika benar demikian, apalagi sampai ada ancaman terhadap nyawa pegawai, jelas ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Selasa (17/9/2024). Dhahana berjanji menelusuri perundungan tersebut, berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta.
Lebih lanjut Dhahana mengimbau agar perusahaan tidak mengabaikan hak para pekerja termasuk yang terkait kesehatan mental.
Dia khawatir perlakuan oknum atasan perusahaan animasi itu mencerminkan pengabaian terhadap kesehatan mental.
“Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, kesehatan mental termasuk hak seorang pekerja,” ujarnya. Sehingga, hal itu tidak bisa diabaikan perusahaan.
Menurut Dhahana, kesehatan mental tenaga kerja merupakan hak asasi manusia yang mesti dihormati perusahaan. Karena itu, pemerintah mendorong pengarusutamaan HAM di sektor bisnis melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Kami meyakini kesehatan mental tenaga kerja berdampak serius pada produktivitas perusahaan,” ujarnya. Pada gilirannya, hal itu berpengaruh terhadap daya saing dan keberlanjutan perusahaan. (RRI)















