Kepatuhan SPT ASN Capai 99,5 Persen, Pemko Batam Raih Penghargaan DJP

Pemerintah Kota Batam menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Kepulauan Riau atas capaian tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

METROBATAM.COM, BATAM – Pemerintah Kota Batam menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Kepulauan Riau atas capaian tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Penghargaan tersebut diberikan setelah realisasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 di lingkungan Pemko Batam mencapai 99,5 persen.

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Mekar Satria Utama, kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (4/3/2026).

Mekar menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Batam yang dinilai konsisten mendorong kedisiplinan pajak di kalangan ASN.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kesadaran aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjadi teladan positif bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Amsakar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, termasuk DJP, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan potensi penerimaan serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sejumlah agenda strategis membutuhkan penanganan bersama agar hasilnya lebih maksimal. Sinergi tersebut juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara lebih efektif.

Amsakar Terima Penghargaan DJP, Tegaskan Pentingnya Sinergi Pajak

Amsakar menambahkan, Batam memiliki potensi ekonomi yang signifikan, mulai dari status kawasan perdagangan bebas, keberadaan puluhan kawasan industri, hingga sektor galangan kapal yang terus berkembang. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara optimal untuk menarik investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di berbagai sektor, termasuk pengelolaan retribusi daerah, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, Batam diharapkan semakin kompetitif serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. (*)

Pos terkait