METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat layanan hukum sekaligus dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, Selasa (19/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah langkah strategis guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah.
Salah satu poin utama yang dibahas yakni penyesuaian berbagai regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan KUHP baru serta revisi sejumlah aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan.
Selain itu, Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Kementerian Hukum juga akan mengaktifkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan.
Saat ini, baru tiga dari total 33 desa dan kelurahan di Kotamobagu yang dinilai aktif menjalankan layanan Posbakum secara maksimal. Pemkot menargetkan seluruh wilayah nantinya memiliki layanan bantuan hukum yang aktif dan mudah diakses masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Hukum turut memberikan penghargaan kepada tiga desa dan kelurahan yang dinilai berhasil menjadi contoh dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum.
Kementerian Hukum juga telah melatih puluhan paralegal selama tiga bulan dan memberikan sertifikat Certified Paralegal Legal Aid (CPLA).
Para paralegal tersebut nantinya diharapkan mampu membantu penyelesaian sengketa ringan melalui mediasi di tingkat desa dan kelurahan, seperti perkara tindak pidana ringan, kekerasan dalam rumah tangga, ketertiban umum, hingga persoalan batas wilayah.
Menurut Hendrik Pagiling, penyelesaian sengketa melalui mediasi di tingkat desa dapat membantu mengurangi beban pengadilan sekaligus menekan pengeluaran negara.
Sementara bagi masyarakat kurang mampu yang tetap harus menempuh proses hukum di pengadilan, pemerintah memastikan pendampingan hukum gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Di sektor ekonomi, kerja sama tersebut juga membuka kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Melalui program tersebut, pelaku usaha kecil dapat mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan dengan biaya yang sangat terjangkau, yakni sekitar Rp50 ribu.
Legalitas usaha tersebut diharapkan dapat mempermudah akses pelaku UMKM terhadap permodalan serta memperluas peluang pasar.
Hendrik berharap pelatihan berkelanjutan bagi paralegal, sangadi, dan lurah dapat mempercepat terwujudnya Desa Sadar Hukum di Kotamobagu.
Selain itu, Kementerian Hukum juga berencana memberikan evaluasi dan penghargaan tahunan kepada desa maupun kelurahan yang dinilai berhasil dalam penguatan layanan hukum masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kementerian Hukum Sulawesi Utara berharap pelayanan hukum dapat semakin dekat, efisien, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (**)
