METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Persoalan sampah di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Setiap hari, kota ini menghasilkan 60,88 ton sampah dari aktivitas masyarakat yang tersebar di empat kecamatan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, mulai dari lingkungan permukiman hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, timbulan sampah tersebut berasal dari wilayah dengan jumlah penduduk mencapai 121.756 jiwa.
Kepala DLH Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menyebut persoalan sampah membutuhkan perencanaan yang matang serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Dari empat kecamatan, Kotamobagu Barat tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar dengan produksi mencapai 20,14 ton per hari.
Disusul Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton per hari. Sementara Kotamobagu Timur menghasilkan 15,26 ton dan Kotamobagu Utara sebanyak 8,68 ton setiap harinya.
Besarnya volume tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan ke TPA.
Diperlukan perubahan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi, termasuk memperkuat penanganan sampah sejak dari tingkat desa dan kelurahan.
Pemkot Kotamobagu pun berencana membenahi pola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan mampu membuat penanganan sampah lebih efektif dan mengurangi beban pengelolaan di tingkat akhir.
Namun, upaya pembenahan itu bukan tanpa tantangan. Kebutuhan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan sistem pengolahan menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan secara matang.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta membuang sampah pada tempatnya perlu menjadi bagian dari gerakan bersama.
Dengan produksi mencapai 60,88 ton setiap hari, pengelolaan sampah di Kotamobagu membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Diperlukan langkah nyata, dukungan anggaran, dan kesadaran kolektif agar persoalan lingkungan ini tidak semakin membebani masyarakat.
Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan rencana pembenahan tersebut benar-benar diwujudkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. **
