METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotamobagu memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Fraksi-fraksi terkait proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dan kelurahan dalam Rapat Paripurna DPRD Kotamobagu, Senin (29/6/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotamobagu dari Fraksi PKB, Saidin Mokoginta, menegaskan bahwa kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan bagian dari upaya penataan personel RT dan RW untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini merupakan upaya menata kembali personel RT dan RW agar peran perangkat dalam urusan pemerintahan maupun kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Saidin.
Ia menjelaskan, proses penataan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme evaluasi yang berlangsung secara berjenjang. Tahapan evaluasi dimulai dari sangadi dan lurah di masing-masing desa dan kelurahan, kemudian dilanjutkan oleh Tim Evaluasi Pemerintah Kota Kotamobagu yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di empat kecamatan.
Menurut Saidin, proses tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Purnawirawan Polri itu juga menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Kotamobagu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menilai perangkat desa dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan. Karena itu, keberadaan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas kepada pimpinan wilayah dinilai penting untuk menyukseskan berbagai program pemerintah daerah.
“Perangkat desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penataan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan,” kata Saidin.
Ia berharap penataan yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat sinergi antara perangkat desa dan kelurahan dengan sangadi maupun lurah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (**)
