METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU– Pemerintah Kota Kotamobagu mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat pelayanan masyarakat yang kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Seiring transformasi yang dilakukan pemerintah, Posyandu telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu yang mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu yang memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat secara terintegrasi.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, mengatakan masih banyak masyarakat yang memahami Posyandu hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Padahal, saat ini fungsi Posyandu telah diperluas menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.
“Selama ini masyarakat mengenal Posyandu sebagai tempat penimbangan balita, imunisasi, pelayanan ibu hamil, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Pemahaman tersebut tidak salah, tetapi saat ini fungsi Posyandu telah diperluas menjadi pusat pelayanan terpadu yang mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal atau 6 SPM yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Sahaya.
Ia menjelaskan, enam bidang pelayanan dasar yang terintegrasi dalam Posyandu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Menurutnya, pengintegrasian enam bidang tersebut dilakukan karena berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.
“Ketika ditemukan kasus stunting misalnya, persoalannya tidak selalu hanya berkaitan dengan kesehatan. Bisa saja berhubungan dengan akses air bersih, sanitasi lingkungan, kondisi rumah yang tidak layak, tingkat pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah menghadirkan Posyandu sebagai wadah pelayanan terpadu agar berbagai persoalan dasar masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih menyeluruh,” jelasnya.
Sahaya menambahkan, konsep Posyandu 6 SPM bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus berpindah-pindah kantor hanya untuk menyampaikan satu persoalan. Melalui Posyandu, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Di Kota Kotamobagu, implementasi Posyandu 6 SPM telah mulai dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan Tim Pembina Posyandu di seluruh tingkatan. Sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Pemerintah Kota Kotamobagu telah membentuk Tim Pembina Posyandu Kota Kotamobagu yang bertugas melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan agar pelaksanaan Posyandu 6 SPM berjalan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, S.E., M.Ec.Dev., juga telah melantik pengurus Tim Pembina Posyandu Kota Kotamobagu sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi tersebut.
Sahaya menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang selama ini menjadi fungsi utama Posyandu tetap berjalan seperti biasa. Namun, ruang lingkup pelayanannya kini semakin luas dengan adanya fungsi pendataan, identifikasi permasalahan, edukasi, serta fasilitasi berbagai pelayanan dasar lainnya.
“Di Kotamobagu, Posyandu tetap melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana biasanya. Yang berubah adalah ruang lingkup pelayanannya semakin luas. Posyandu kini menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak harus datang ke Posyandu hanya karena memiliki balita atau membutuhkan layanan kesehatan. Setiap warga dapat memanfaatkan Posyandu untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan enam bidang pelayanan dasar.
“Jika ada jadwal Posyandu di desa atau kelurahan, masyarakat dipersilakan datang langsung. Tidak harus membawa balita atau mengikuti pelayanan kesehatan. Apabila ada persoalan yang berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, perumahan, sosial maupun keamanan dan ketertiban masyarakat, silakan disampaikan melalui Posyandu agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya,” tegas Sahaya.
Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui Posyandu akan menjadi bahan identifikasi awal yang selanjutnya dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai bidang tugas masing-masing.
Dengan demikian, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah Kota Kotamobagu berharap masyarakat dapat memanfaatkan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan terintegrasi. Dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi Posyandu 6 SPM.
“Ketika ada jadwal Posyandu di wilayah masing-masing, datanglah dan sampaikan berbagai kebutuhan, aspirasi maupun persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat bekerja lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan,” pungkas Sahaya.
Melalui transformasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat semakin meningkat, berbagai persoalan dapat teridentifikasi sejak dini, serta koordinasi lintas sektor semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (W)
