METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Memasuki tahapan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan penjelasan terkait peran pemerintah desa, kelurahan, serta pengurus RT dan RW dalam mendukung kelancaran kegiatan pendataan di lapangan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, mengatakan bahwa RT dan RW memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi antara petugas sensus dengan masyarakat. Namun, mereka tidak memiliki kewajiban untuk mendampingi petugas secara terus-menerus selama proses pendataan berlangsung.
Menurutnya, masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa ketua RT atau RW harus ikut mendampingi petugas dari rumah ke rumah. Padahal, tugas utama mereka lebih kepada membantu pengenalan wilayah, memastikan keberadaan petugas diketahui masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi apabila ditemukan kendala selama pelaksanaan sensus.
“RT dan RW tidak memiliki kewajiban untuk mendampingi petugas secara terus-menerus selama pelaksanaan pendataan. Namun mereka memiliki peran penting dalam membantu koordinasi awal dan memastikan proses pendataan dapat berlangsung dengan baik di lingkungan masing-masing,” ujar Sahaya Mokoginta.
Ia menjelaskan, sebelum melakukan pendataan, petugas BPS wajib melapor terlebih dahulu kepada Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS), pengurus RT dan RW, serta pemerintah desa maupun kelurahan setempat. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat mengenali petugas yang bertugas dan memudahkan identifikasi wilayah kerja.
Selain itu, RT dan RW juga dapat membantu apabila petugas menghadapi kendala tertentu, seperti warga yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan sensus, kesulitan menemui pemilik usaha, maupun akses menuju kawasan tertentu yang memerlukan koordinasi khusus.
Sahaya menambahkan, pemerintah desa dan kelurahan juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar masyarakat memahami tujuan kegiatan tersebut dan dapat menerima petugas pendata dengan baik.
“Yang paling penting adalah terciptanya koordinasi yang baik antara petugas sensus, pemerintah setempat, dan masyarakat. Dengan demikian, proses pendataan dapat berlangsung secara efektif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perangkat desa, kelurahan, maupun pengurus RT dan RW juga memiliki peluang untuk menjadi petugas pendataan apabila dibutuhkan oleh BPS dan memenuhi persyaratan serta mekanisme rekrutmen yang telah ditetapkan.
Ketentuan tersebut, lanjut Sahaya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, khususnya Pasal 14 ayat (3), yang membuka ruang bagi pelibatan petugas statistik dari unsur instansi pemerintah maupun masyarakat sesuai kebutuhan.
“Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi unsur pemerintah maupun masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan statistik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pemkot Kotamobagu juga mengimbau masyarakat agar memastikan petugas yang melakukan pendataan merupakan petugas resmi BPS yang dilengkapi identitas dan surat tugas. Jika terdapat keraguan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi melalui pemerintah desa, kelurahan, RT, RW, maupun langsung ke BPS Kota Kotamobagu.
Dalam pelaksanaan SE2026, petugas akan mendata berbagai aktivitas usaha yang berkembang di masyarakat guna memperoleh gambaran kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari basis data statistik nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor.
Sementara itu, Sahaya Mokoginta juga menegaskan bahwa para lurah dan sangadi memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.
“Peran tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan petugas BPS, perangkat lingkungan, RT dan RW guna memastikan kegiatan pendataan berjalan sesuai prosedur, menjangkau seluruh sasaran pendataan, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin ditemui di lapangan,” tandasnya.
Pemerintah Kota Kotamobagu berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
