METROBATAM.COM, KOTAMOBAGU – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kotamobagu menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan bertajuk “Penguatan Peran BPD Bersinergi dengan Pemerintah Desa se-Kotamobagu”, Rabu (10/6/2026).
Pemilihan lingkungan rutan sebagai tempat kegiatan dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus pengingat nyata bagi aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa terhindar dari berbagai pelanggaran hukum.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ferry Tas, S.H., M.H., M.Si., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., serta Kepala Rutan Kelas IIB Kotamobagu, Aris Yulianta, A.Md.I.P., S.Sos., selaku tuan rumah. Turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara serta akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Dalam sambutannya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ferry Tas, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dimaknai sebagai sarana refleksi bersama. Menurutnya, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran aturan dalam pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi nyata yang harus diantisipasi sejak dini.
“Pencegahan menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai pelanggaran terjadi baru kemudian dilakukan penindakan. Karena itu, pemahaman hukum harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, menjelaskan bahwa pemilihan Rutan Kelas IIB Kotamobagu sebagai lokasi pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pesan moral yang kuat sekaligus efek pengingat agar aparat desa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, pengelolaan pemerintahan desa yang baik harus ditopang oleh pemahaman hukum yang memadai serta komitmen menjaga integritas dalam menjalankan amanah masyarakat.
Kepala Rutan Kelas IIB Kotamobagu, Aris Yulianta, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antarlembaga. Ia menjelaskan, pihak Rutan menyambut baik permintaan Dinas PMD dengan menyediakan fasilitas aula untuk pelaksanaan kegiatan, sedangkan substansi dan materi kegiatan menjadi kewenangan instansi terkait.
Di sisi lain, Wali Kota Kotamobagu memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ABPEDNAS melalui program Jaga Desa. Program tersebut dinilai penting untuk menutup berbagai celah administrasi yang kerap muncul dalam tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, berbagai persoalan administrasi yang terjadi di tingkat desa tidak selalu berujung pada kerugian negara. Namun, pengelolaan yang kurang optimal sering kali memunculkan berbagai kejanggalan yang berpotensi menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Wali Kota juga menyoroti karakteristik administratif Kota Kotamobagu yang berbeda dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Dari 15 kabupaten dan kota di provinsi tersebut, Kotamobagu merupakan satu-satunya daerah berstatus kota yang masih memiliki desa.
“Dari total 33 wilayah administratif di Kota Kotamobagu, sebanyak 15 wilayah masih berstatus desa. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek sosialisasi hukum dan pengawasan,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu sebelumnya menerima undangan khusus dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama daerah-daerah yang memiliki karakter perdesaan. Hal tersebut menjadi bukti adanya perhatian terhadap kebutuhan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota berharap edukasi hukum dan penguatan fungsi pengawasan dapat memperluas pemahaman para kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pengelolaan anggaran desa dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi panel mengenai peran pengawasan BPD sebagai mitra strategis pembangunan desa. Diskusi tersebut mendapat sambutan antusias dari para peserta yang terdiri dari kepala desa dan anggota BPD se-Kota Kotamobagu. (w)
