METROBATAM.COM, BATAM – Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik terus berjalan optimal. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang digelar di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan sekitar 24 wali kota dari daerah yang tergabung dalam APEKSI Komwil I Sumatera. Forum ini menjadi ruang bertukar pengalaman dan gagasan mengenai pengelolaan fiskal serta strategi pemerintah kota menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kekuatan fiskal suatu daerah tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kemampuan keuangan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ekonomi Batam Tumbuh, Investasi Terus Menguat
Amsakar menjelaskan, Batam saat ini memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,76 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun.
Sektor industri pengolahan masih menjadi motor utama perekonomian Batam dengan kontribusi sekitar 57 persen. Di sisi lain, kinerja investasi juga menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara hingga semester pertama 2026, nilai investasi yang terealisasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut dibarengi dengan sejumlah capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 berada di angka 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 3,81 persen.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, terutama di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Batam masih berada pada angka 7,57 persen.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya arus migrasi ke Batam yang tidak selalu diikuti kesiapan kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dengan tenaga kerja yang lebih siap dan sesuai kebutuhan industri, pertumbuhan investasi diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
PAD Meningkat Signifikan
Dari sisi pendapatan daerah, Amsakar menyebutkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan.
Jika pada 2020 realisasi PAD masih berada di kisaran Rp975 miliar, angka tersebut meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada 2025 mencapai 54,36 persen. Sementara hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Menurut Amsakar, peningkatan PAD tidak terlepas dari perkembangan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan sektor usaha dan investasi pada akhirnya menciptakan potensi penerimaan yang dapat kembali dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Pemko-BP Batam Perlu Perkuat Integrasi
Dalam pengelolaan pembangunan, Amsakar juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ia menilai perbedaan kewenangan tidak semestinya menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Integrasi tersebut dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program sekaligus membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain penguatan fiskal, Pemko Batam juga terus mendorong terciptanya iklim investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.
Batam, lanjutnya, juga perlu terus melakukan diversifikasi ekonomi. Selain mengandalkan sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, pemerintah mulai mendorong sektor-sektor baru yang memiliki nilai tambah, termasuk pengembangan pusat data atau data center.
Pertumbuhan Harus Dirasakan Masyarakat
Amsakar menegaskan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, serta penguatan kompetensi tenaga kerja harus dibangun dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Kekuatan fiskal yang terbentuk, kata dia, pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Sejumlah program telah diarahkan untuk tujuan tersebut. Di antaranya penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah juga melakukan normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir yang masih dihadapi sejumlah kawasan di Batam.
Bagi Amsakar, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari tingginya PAD ataupun pertumbuhan ekonomi. Ukuran terpenting adalah seberapa besar hasil pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” pungkasnya. (MCB)
